Wakaf untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani

JAKARTA (voa-islam.com)--Saat ini masyarakat dunia, termasuk Indonesia tengah dihadapkan dua tantangan. Yakni ancaman wabah Covid-19 dan ancaman resesi ekonomi.

Masyarakat miskin menjadi kelompok yang paling rentan merasakan akibat guncangan ekonomi. Untuk itu diperlukan upaya membangun ketahanan pangan nasional.

Berangkat dari persoalan ini Global Wakaf-Aksi Cepat Tanggap (ACT) meluncurkan program Masyarakat Produsen Pangan Indonesia (MPPI). Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin mengatakan program ini berbasis wakaf dengan melibatkan petani.

Menurut Ahyudin, para petani akan diberikan modal berupa bibit dan pupuk, kemudian hasil panennya akan kembali dibeli ACT dengan harga terbaik.

Program MPPI ini ternyata disambut baik oleh Yayasan Penguatan Peran Pesantren Indonesia (YP3I) dan Gerakan Masyarakat Pesantren untuk Ketahanan Pangan Indonesia (Gema Petani). Kerjasama ini rencananya akan membantu penggarapan lahan sekitar 1.500 petani di lahan seluas 500 hektar di Jawa Timur.

“Program kerja sama ini didanai seluruhnya oleh dana wakaf. Lalu kemudian, kita punya program wakaf pangan, dari sawah ini nanti padi masuk ke Lumbung Beras Wakaf. Gabah akan digiling, yang hasilnya nanti insyaallah akan didistribusikan kepada masyarakat, termasuk petani yang belum sejahtera,” ungkap Ahyudin pada diskusi kebangsaan bertajuk ‘Wakaf, Energi Kedaulatan Pangan Bangsa’, Kamis (29/10/2020) di Jakarta.

Ketua YP3I Marzuki Alie yang juga turut menjadi pembicara diskusi menyambut baik program MPPI. Ia mengatakan gerakan ketahanan pangan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nasional. Menurut Marzuki, pangan ini adalah isu strategis, bahkan menjadi komoditas politik.

“Kenapa? Kerena begitu harga (pangan) tinggi, tidak stabil, begitu harga mahal dan rakyat tidak mampu membeli maka di situ biasanya pemerintah akan jatuh. Ini sumber masalah kalau tidak dijaga,” ungkap Marzuki yang pernah menjabat Ketua DPR RI periode 2009-2014.

Marzuki mencontohkan apa yang dialami pemerintah Orde Baru. “Pada Tahun 97-98 kita tahu harga beras itu melonjak. Terjadi akhirnya krisis multidimensi, dan jatuhlah pemerintah Pak Harto,” jelas Marzuki.

Gerakan kedaulatan pangan berbasis wakaf ini dinilai Marzuki sangat tepat. Dikatakan Marzuki, wakaf tidak mengenal resesi. Sebab dana wakaf bukanlah riba.

“Demikian pula dengan pahala bagi orang berwakaf, juga akan mengalir terus menerus. Gerakan wakaf ini sangat luar biasa sekali. Apalagi kalau kita ingin membangun ketahanan pangan,” jelas Marzuki.

Pembicara lain, Presiden Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) Heppy Trenggono memaparkan kondisi petani saat ini. Menurutnya, dulu petani merupakan profesi yang menjanjikan.

Misalnya di kawasan Dieng, Jawa Tengah. Heppy berkisah dulu petani kentang di sana kaya raya. Hasil panen mereka dihargai layak. Namun saat ini kondisi berbeda.

“Hari ini tidak ada lagi petani yang kaya dulu lagi. Banyak yang jadi petani karena terpaksa. Penjualan hasil panen lebih rendah dari harga produksi,” ungkap Heppy.

Heppy menyebut program MPPI yang diinisiasi ACT perlu didukung semua pihak karena salah satu tujuannya mengangkat nasib petani.*