Pasar Dadakan Menjelang Lebaran Imbas Paradoks Kebijakan

 

Oleh:

Wida Nusaibah || Penulis dan Pemerhati Kebijakan Publik

 

JEMBATAN Penyeberangan Multiguna (JPM) Pasar Tanah Abang berubah menjadi pasar dadakan menjelang hari raya Idul Fitri 2021. JPM disesaki pengunjung yang asyik memilih pakaian meski masa pandemi virus Corona belum berakhir.

Teriakan petugas agar para pengunjung tetap mematuhi protokol kesehatan seperti tak dihiraukan. Bahkan dengan santainya sejumlah orang tetap berusaha menggunakan JPM menjadi jalur dua arah. (Liputan6.com,3/5/21)

 

Kapitalisme Berorientasi pada Keuntungan Ekonomi 

Membludaknya kerumunan menjelang lebaran tersebut tentu meningkatkan potensi penyebaran virus Corona. Namun, masyarakat seolah tak peduli akan ancaman pandemi yang sedang terjadi.

Fakta ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan menyebarnya virus Corona tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu masyarakat. Butuh kebijakan selaras agar potensi penyebaran virus dapat dicegah dan dihentikan. Sayangnya, justru ada kebijakan pemerintah yang mendorong konsumsi dengan alasan untuk perbaikan ekonomi. Sungguh ironi!

Kebijakan itu disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dia punya cara jitu untuk mendongkrak perekonomian yang sedang lesu akibat pandemi. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu minta rakyat untuk tetap membeli baju baru saat Lebaran, meski mudiknya tetap dilarang. (Warta ekonomi online, 24/4/21)

Kebijakan tersebut sungguh sangat bertentangan. Ketika mudik, sekolah tatap muka, salat berjamaah di masjid dilarang justru pemerintah menyerukan agar masyarakat tetap membeli baju lebaran. Tak ayal, pasar pun semakin ramai, pasar-pasar dadakan membludak. Hal itu merupakan imbas dari paradoks kebijakan yang terjadi. 

Pertanyaannya, apakah tempat penyebaran virus corona hanya ada di masjid, sekolah, dan jalan yang dilalui mudik? Adakah yang menjamin bahwa di tempat perbelanjaan tidak akan ada penyebaran virus corona? Sungguh kontradiktif! 

Menelisik kebijakan di atas nampak bahwa unsur keuntungan ekonomi lebih diprioritaskan. Maka tak masuk akal jika disebutkan bahwa kebijakan itu hanya bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona.

Inilah paradigma negeri yang menerapkan sistem kapitalis. Segala sesuatu berorientasi pada keuntungan ekonomi. Maka wajar jika upaya mendongkrak perekonomian tetap dilakukan meski harus mempertaruhkan keselamatan masyarakat.

 

Islam Mengutamakan Keselamatan Masyarakat

Sebagai pemimpin negeri Muslim sudah seharusnya mengambil Rasulullah sebagai tauladan dan menjadikan syariat Islam sebagai landasan pengambilan kebijakan. Dalam Islam sudah ada dan telah dicontohkan oleh Rasulullah terkait menangani wabah penyakit menular yang belum ada obatnya.

Rasulullah Saw bersabda, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari). 

Begitu juga ketika terjadi wabah kusta yang mematikan dan belum ada obatnya. Kala itu Rasulullah Saw. memerintahkan untuk tidak mendekati atau melihat orang yang terjangkit kusta. Beliau bersabda, "Jangan kamu terus menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta." (HR Bukhari). 

Islam juga mengajarkan kaidah kausalitas, bahwa ketika di sebuah wilayah terdapat wabah maka jangan keluar dari wilayah tersebut agar wabah tidak menyebar. Begitu juga sebaliknya, wilayah yang tidak ada wabah jangan masuk ke daerah yang ada wabah agar tidak terjangkit.*