Pemindahan Ibu Kota Negara Gadaikan Rakyat?

 

Oleh:

Siti Hajar, M. Sos || Aktivis Dakwah dan Penulis

 

PEMINDAHAN Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur kembali hangat diperbincangkan.  Dilansir dari TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan perkembangan proyek pembangunan ibu kota baru atau ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Suharso mengatakan saat ini persiapan pemindahan ibu kota terus dilakukan meski terhambat pandemi Covid-19.

“Asumsi saya kan kita harus bergerak terus. Kita enggak bisa terhenti langkahnya gara-gara pandemi Covid-19,” ujar Suharso dalam wawancara di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 2 September 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan proses pembangunan ibu kota negara yang baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan tetap berjalan (tribunnews.com )

"Agenda untuk ibu kota baru ini tetap dalam rencana," kata Jokowi dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Senin (27/9/2021). Jokowi menyebutkan untuk saat ini pembangunan ibu kota baru sedang dalam tahap pembangunan infrastrutktur.

Tambah Penderitaan Rakyat.

Sangat disayangkan disaat masa pandemi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih memburuk masih saja pemerintah Indoesia bersikeras untuk melanjutkan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Seharusnya pemerintah harus  fokus dulu mengurus pandemi yang berdampak pada perekonomian rakyat secara signifikan. Banyak rakyat yang yang menjadi korban keganasan covid-19. Mulai dari hilangnya pekerjaan mereka hilang sehingga sulit bagi rakyat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Menurut riset INDEF saja pemindahan Ibu Kota Ke Kalimantan Timur cuma menyumbang 0,0001persen terhadap PDB Nasional, alias tidak berpengaruh signifikan atas PDB, tutur Hidayatullah selaku Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS (https://fraksi.pks.id)

Pemerintah juga mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan merupakan hanyalah rayuan belaka. Apalagi  pembangunan insfrastruktur terkini tidak lagi memerlukan banyak pekerja karena sudah menggunakan mesin otomatis yang serba canggih yang bukan proyek padat karya.

Maka dari itu pemerintah ketika merumuskan kebijakan hendaknya berdasarkan kajian yang mendalam, ilmiah dan terutama adalah harus berdasarkan kepentingan rakyat. Karena yang namanya pemerintah ketika duduk dikursi pemerintahan, tugas mereka tidak lain bekerja hanya untuk rakyat. Bukan atas kepentingan pribadi atau atau pihak asing.

Pemindahan Ibu Kota jelas akan membebani APBN Negara, utang Negara saja sudah tembus RP. 6,361 triliun dan rakyat pasti akan  menanggungnya nanti  dengan setoran pajak yang lebih tinggi lagi. Alih-alih demi kepentingan rakyat namun ini tidak lain akan menggadaikan rakyatnya sendiri, rakyatlah yang menjadi korban.

 

Islam Membuat Negara Mandiri

Disinilah mengapa Islam mengharuskan sebuah Negara mengelola negaranya sendiri dan tidak mngutang kepada Negara lain. Karena utang luar negeri dan investasi sesungguhnya merupakan bagian dari bentuk penjajahan gaya baru yang dilancarkan oleh negara kafir terhadap negeri-negeri muslim.

Tidak ada makan siang gratis dala sistem kapitalis. Investasi yang disepakati  oleh dua negara tentu akan menuntut imbalan yang menguntngkan.  Sayangnya keuntungannnya bukan berpihak pada negeri ini.

Bagaimana bisa menguntungkan, jika kekuatan politik  dan kemandirian negeri ini telah tergadai oleh utang luar negeri yang telah menggunung?

Mengemis-ngemis agar asing datang berinvestasi sejatinya menunjukkan, betapa lemahnya negeri yang kaya ini. Padahal sumber kekayaan alam negeri kita melimpah ruah banyaknya.  Tapi sayangnya rakyat tidak bias ikut menikmatinya.

Inilah yang terjadi jika paham kapitalisme sekuler yang masih dipakai dalam mengurus negeri ini. Paham yang melahirkan sistem ekonomi liberal. Dalam sistem ekonomiini peran Negara dikurangi, Negara hanya berfungsi sebagai regulator.*