Belum Berizin, 2 Gereja GIdI di Sraegen akan Dievaluasi Bupati

Siaran Pers

Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS)

Karena belum Berijin, Dua Gereja GIDI di Sragen akan dievaluasi Bupati

Hal ini disampaikan oleh Wangsit selaku asisten I bagian pemerintahaan mewakili Bupati Sragen saat menanggapi audiensi beberapa ormas Islam di aula Bupati Sragen, Jumat 11 September 2015. Ormas Islam yang terdiri dari Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), Jamaah Ansharus Syariah (JAS), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan perwakilan dari pondok pesantren.

Ormas Islam menyampaikain laporan dari warga Sragen bahwa terdapat 2 rumah yang digunakan untuk aktivitas peribadatan Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) pimpinan pendeta Andreas dan Joko Wahyudi. Rumah yang digunakan sebagai tempat ibadah GIDI tersebut adalah :

1. Batu Kulon Rt 18 Rw 6 Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung Sragen
2. Jatirejo Rt 3 Sambi Sambirejo Kecamatan Sambirejo Sragen

Dalam surat LUIS yang dilayangkan kepada Bupati Sragen bahwa keberadaan 2 gereja GIDI di Sragen adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada ijin sementara maupun ijin permanen.
2. Keberadaanya telah mengkhawatirkan dan meresahkan warga, Karena GIDI di Sragen merupakan bagian GIDI yang ada di Tolikara Papua yang terbukti telah melakukan tindakan melawan hukum dan mencederai toleransi antar umat beragama serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menanggapi tuntutan dari warga dan ormas Islam, Wangsit berjanji akan melaporkan kepada pimpinan dan akan berkoordinasidengan pihak lain mengingat bahwa sudah ada aturan tentang pendirian rumah ibadah yaitu peraturan bersama no 8 dan 9 tahun 2006.

Sementara itu Ketua LUIS Edi Lukito menegaskan bahwa GIDI Tolikara telah melawan Negara, telah memusuhi Umat Islam yang sedang menjalankan sholat Idul fitri seta melarang Muslimah untuk berjilbab. Untuk itu Pemkab Sragen jangan sampai kecolongan, GIDI yang merupakan aliran ektrimis jangan sampai dibiarkan tumbuh dan berkembang yang nantinya justru mau mengatur dan mendikte negarta serta memushui umat beragama lainnya.

 

 

                                                    Surakarta, 13 September 2015

                                                    Humas LUIS

 

                                                    Endro Sudarsono, S.Pd