Pengamat: Pemimpin Boneka Tercipta karena Kader Parpol Minim

JAKARTA (voa-islam.com)- Aktivis dan pengamat politik Ray Rangkuti mengkritisi Pilkada serentak yang akan diselenggarakan oleh puluhan daerah yang ada di Indonesia. Menurut Ray, untuk Pilkada serentak ini antusiasme para calon dan masyarakat tidak tidak terlalu bagus.

“Praktek menyambut Pilkada serentak tidak terlalu bagus. Akan tetapi Pilkada serentak secara umum bernilai positif,” katanya pada saat menjadi pembicara beberapa waktu lalu di salah satu restoran di Jakarta Pusat.

Salah satunya bagi Ray mengapa Pilkada serentak tidak disambut antuasiasme yang tinggi di kalangan masyarakat karena calon tunggal yang masih ada di beberapa tempat. Dalam pemikirannya, sebagai masyarakat, hal ini dapat membuka peluang yang cukup besar untuk permainan uang atau mahar yang dilakukan partai karena tidak aktif bekerja.

“Calon tunggal bisa berefek uang atau mahar. Sehingga partai politik berpeluang tidak bekerja maksimal selama lima tahun ini,” ucapnya.

Ray juga menyebut, adanya calon tunggal di beberapa daerah karena partai lebih menyibukkan diri mempopulerkan nama partai juga anggotanya. Seandainya mereka tidk demikian, Ray yakin beberapa daerah yang terdapat hanya satu pasangan calon tidak akn terjadi.

“Mengapa partai tidak mampu menyiapkan calon pemimpin karena selama ini mereka hanya mempopulerkan partai dan anggotanya saja,”jelasnya.

Ray juga tidak ingin menerima alasan apapun terhadap partai yang tidk bisa menyiapkan kadernya. Menurutnya, jika ada partai yang tidak siap lantaran nanti di kemudian hari dianggap “boneka”, maka pemimpin Indonesia saat ini bisa dikatakan “boneka”.

“Jangan bicara kader boneka. Apakah pemimpin saat ini bukan pemimpin boneka, yang ‘diciptakan’ hanya dua minggu?” tanyanya serius.

Di lain sisi, bicara tentang tidak atau harusnya Perpu dikeluarkan oleh Presiden, menyangkut calon tunggal, Ray pun tegas menolaknya. Menurutnya, Perpu bukanlah produk yang segitu mudahnya untuk dikeluarkan. Terlebih tidak ada dasar daruratnya. “Tidak ada darurat. Saya menolak Perpu itu, kecuali dari 2/3 dari daerah beralasan keberatan,” jawabnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)