Kartu Pra Kerja di Tengah Wabah, Solusikah?

 

Oleh: Arifah Azkia N.H  

Konsep Kartu Pra Kerja yang belakangan ini diluncurkan merupakan tindakan yang tidak efisien. Pasalnya, seharusnya penerapan Kartu Pra Kerja diberlakukan saat kondisi perekonomian sedang normal. Saat tidak ada wabah dan badai ekonomi, Indonesia memang butuh SDM yang unggul dan memiliki skill yang baik. Sementara Kartu Pra Kerja bisa menjadi jawaban dengan memberikan pelatihan online, maupun offline.

Sebaliknya, saat terjadi pandemi, program ini tidak perlu diluncurkan. Apalagi sampai harus menaikkan anggarannya hingga 100 persen, dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang. Di saat kondisi krisis seperti saat ini, masyarakat dan para korban PHK lebih membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibanding Kartu Pra Kerja. Terlebih program Kartu Pra Kerja mengharuskan mereka mengikuti pelatihan online agar menerima bantuan. Sementara dana Kartu Pra Kerja yang digelontorkan juga akan terpotong untuk para penyelenggara.

Jadi sudah sangat jelas bahwasannya dengan kondisi krisis ekonomi akibat pandemi saat ini rakyat butuh dana, butuh makan, bukan butuh pelatihan, apalagi secara online. Apalagi pekerja informal bahkan formal di Indonesia sebagian belum terbiasa melakukan pelatihan secara online. Masih banyak di antara mereka yang skill digitalnya masih terbatas apalagi rakyat pedalaman dan miskin yang gaptek. Sungguh tidak masuk akal mereka ini disuruh login, daftar online, dan segala macam teknis yang mempersulit rakyat. Dan lebih parahnya tidak semua peserta yang mendaftarkan diri dalam kertu pra kerja mendapat bantuan. Itu karena peserta akan diseleksi  dan dites dengan beberapa tahapan. Kemudian akan ada yg lolos dan tidak lolos.

Betapa mirisnya nasib rakyat yang harus meminta-minta jaminan dan bantuan layaknya pengemis meminta penuh harap di negaranya sendiri yang sebenarnya kaya berlimpah akan sumber daya alam. Lantas apakah benar kebijakan yang ditawarkan rezim menjadi solusi kebutuhan dasar rakyat atau hanya sebatas prioritas keuntungan publik (penuhi janji kampanye) dan menutup mata serta cuci tangan dari kebutuhan hakiki rakyat?

Sungguh berbeda bila dibandingkan dengan pemimpin dalam sistem Islam.  Ada Amirul Mukminin selevel Umar Bin Khattab yang menangis karena rakyatnya kelaparan. Segera beliau memikul sendiri sekarung gandum untuk diantar pada rakyatnya tersebut. Kondisi khalifah Umar sangat letih akan tetapi beliau tidak mengizinkan seorang pun menggantikan posisinya. Dengan tegas beliau mengatakan kepada sahabatnya yang ingin menggantikan memanggul gandum, "Jangan engkau jerumuskan aku ke dalam api neraka. Kamu mungkin bisa menggantikanku memanggul satu karung gandum ini, tapi apakah kamu mau memikul beban di pundakku ini di hari akhirat?"  

Hal yang sama juga terjadi saat Kota Madinah memasuki masa paceklik. Penduduknya pun mengalami kelaparan. Amirul Mukminin Umar bin Khatab tak tinggal diam melihat kondisi rakyatnya. Umar bersumpah tidak lagi makan daging atau samin sampai semua orang hidup seperti sedia kala. Amirul Mukminin berpendapat tidak mungkin seorang pemimpin dapat memperjuangkan kehidupan rakyatnya kalau dia tidak merasakan apa yang dirasakan rakyat.

Begitulah perbedaan fakta dari rezim kapitalis vs pemimpin dalam sistem Islam. Khalifah menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai prioritas tertinggi karena pertanggungjawaban akhirat menjadi tujuan. Wallahu a'lam bissowab. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google