Belasan Ribu Orang Berdemo Menentang Kehadiran Pangkalan Militer AS di Okinawa Jepang

OKINAWA, JEPANG (voa-islam.com) - Belasan ribu orang berunjuk rasa di Okinawa di Jepang selatan pada hari Ahad (17/5/2015) sebagai protes menentang pangkalan udara AS yang kontroversial di pulau itu.

Okinawa adalah rumah bagi lebih dari setengah dari 47.000 personel militer AS yang ditempatkan di Jepang sebagai bagian dari aliansi pertahanan, sebuah proporsi yang banyak warga pulau mengatakan terlalu tinggi.

Pangkalan udara Futenma telah menjadi simbol dari sakit hati ketika Washington mengumumkan rencana untuk memindahkannya pada tahun 1996, berharap untuk meredakan ketegangan dengan masyarakat tuan rumah setelah pemerkosaan terhadap seorang anak sekolah jepang oleh sekelompok prajurit AS yang bermarkas di tempat itu.

Namun penduduk setempat telah memblokir langkah untuk memindahkan markas, sebaliknya bersikeras fasilitas itu harus keluar dari pulau, membuat ganjil hubungan antara Tokyo dan Okinawa - yang pernah menjadi sebuah kerajaan independen yang kemudian dianeksasi oleh Jepang pada abad ke-19.

"Pemerintah mengatakan kami bsa disalahkan mengingat bahwa isu tersebut telah terhenti selama 19 tahun dan mereka memberitahu kita untuk menemukan alternatif tempat (untuk relokasi basis). Itu keterlaluan," teriak Walikota Nago yang anti-markas AS, Susumu Inamine.

"Pemerintah menyodorkan tanggung jawab mereka pada kami," kata Inamine kepada 15.000 orang yang memenuhi kursi stadion bisbol.

Penyelenggara memperkirakan bahwa sekitar 35.000 orang juga muncul untuk demo yang sama di Naha, ibukota Okinawa.

Kebuntuan telah semakin dalam baru-baru ini setelah pekerjaan persiapan bangunan di pantai itu mulai dalam menghadapi penentangan keras dari pemerintah daerah di Okinawa.

Perdana Menteri Shinzo Abe bulan lalu menegaskan saat ini rencana re-lokasi adalah "satu-satunya solusi," sementara gubernur Okinawa yang anti markas AS, Takeshi Onaga membalas mengatakan bahwa tiga orang populer baru-baru ini di Okinawa semua menunjukkan penentangan besar untuk langkah tersebut.

"Pemerintah saat ini sedang mendorong rencana tersebut. Apakah itu benar-benar sebuah negara demokrasi?" kata pengunjuk rasa Kiku Nakayama, 86, yang sebagai seorang remaja bekerja sebagai perawat tentara menjelang akhir Perang Dunia II.

"Kami harus menghapus risiko mengekspos Okinawa ke perang lagi," katanya. (st/AFP)