Selasa, 27 Mar 2012
RI berencana membeli pesawat tanpa awak berteknologi Israel dari Filipina
Selasa, 27 Maret 2012 06:51:15
JAKARTA (Arrahmah.com) - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin menjelaskan bahwa Kementerian pertahanan berencana membeli pesawat tanpa awak dari Filipina yang menggunakan teknologi dari Israel, rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, (26/3).
"Yang paling spesifik dalam masalah pembelian 4 pesawat tanpa awak ini sebesar 16 juta dolar Amerika Serikat, apabila disetujui oleh DPR sehingga kontraknya efektif, maka pesawat itu akan diterima dalam waktu 18 bulan setelah kontrak," kata Sjafrie.
Syafrie menerangkan, Kementerian pertahanan tidak membeli pesawat Israel, melainkan membeli produk Filipina yang dibuat oleh Kital Philippine Corporation (KPC). Mereka mengkombinasikan mesin dari Italia, infrastruktur dari Filipina dan teknologi dari Israel.
"Kami membeli teknologi. Ini yang perlu bapak-bapak ketahui bahwa kita tidak membeli ke Israel tetapi membeli teknologi sebagai bagian yang terintegrasi ke dalam sistem yang ada di pesawat tersebut. Kami berhubungan ke perusahaan asal Filipina, Kital Philippine Corporation (KPC) itu. Dan kami tidak berhubungan dengan Israel," paparnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta rencana pembelian pesawat tanpa awak tersebut dibatalkan sebab Indonesia sudah bisa mempunyai produk serupa bahkan dibeli negara tetangga seperti Malaysia.
Menjawab pernyataan Muzani, Sjafrie menerangkan produk Indonesia belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Misalnya soal radius terbang yang 200 kilometer, tidak bisa digunakan secara otomatis serta soal kamera. Ia meminta agar Indonesia tetap membeli empat pesawat tanpa awak teknologi Israel itu.
Dalam keterangannya, pesawat tanpa awak ini mampu terbang dengan radiusnya 200-400 kilometer dan dilengkapi oleh kamera infrared. Pesawat tanpa awak ini juga, dapat dioperasikan manual dengan daya jelajah terbang selama 20 jam. Rencana pembelian pesawat tanpa awak itu, sejauh ini memang masih menunggu persetujuan dari DPR RI. (bilal/arrahmah.com)
