Pemerintah Impor Garam Terus, Petani Garam Dibiarkan tanpa Solusi

 

Oleh: Siti Saodah, S. Kom

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar dunia. Wilayah Indonesia sebagian besar dikelilingi oleh lautan luas. Sebagian penduduk yang tinggal di dekat lautan (pesisir) mata pencahariannya adalah sebagai petani tambak garam. Garam-garam yang dihasilkan petani lokal dipasarkan ke para penduduk lokal.

Sayangnya potensi produksi garam yang melimpah tak mampu menghentikan laju impor garam. Mengutip dari merdeka.com bahwa pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan impor garam sebanyak 3 juta ton. Keputusan ini sudah diambil dalam rapat Menko melalui neraca kemudian didukung oleh UU Ciptaker kata Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu bapak Sakti Wahyu Trenggono.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah melakukan impor garam disebabkan kualitas garam lokal kurang memenuhi standar industri sehingga pemerintah melakukan impor garam. Namun kekurangan dari garam lokal tersebut tak pernah ada jalan keluar dari pemerintah (merdeka.com). Walhasil negara kita yang kaya lautan akhirnya masih memilih produk garam impor. Sedangkan petani lokal garam tak diberikan solusi untuk meningkatkan kualitas garamnya.

Impor garam dilakukan pemerintah secara terus-menurus tanpa memberikan solusi bagi petani lokal garam. Alasan mengemuka ke publik dikatakan kebutuhan akan garam melebihi produksi garam dalam negeri. Ditambah dengan kualitas garam dalam negeri kurang memenuhi standar untuk suplai ke industri-industri. Alasan-alasan inilah yang menjadi dalih pemerintah melakukan impor garam.

Rupanya impor garam ini dilakukan oleh pemerintah yang sudah didukung oleh undang-undang, artinya ini adalah permasalahan tersistematis. Permasalahan yang berulang terjadi tak dicarikan solusi oleh pemerintah. Padahal pemerintah bisa melakukan penyuluhan ke para petani garam lokal kemudian diberikan pelatihan-pelatihan agar dapat menghasilkan garam yang berkualitas. Pemerintah juga bisa melakukan swasembada pangan sehingga produksi garam lokal dapat terserap menyeluruh untuk kebutuhan dalam negeri.

Namun solusi-solusi yang ada tak dimanfaatkan dengan baik dan pemerintah memilih melakukan impor. Tak peduli walaupun pak Presiden marah besar dikarenakan terus melakukan impor garam, aturan impor garam tetap melenggang bebas. Kebijakan impor garam telah resmi disahkan bulan ini. Lantas kebijakan seperti ini,  apakah akan terus berulang dan semakin merugikan industri lokal ?

Kebijakan impor kebutuhan bahan pokok bukan kali ini terjadi, tapi sudah sering. Sempat ramai bulan kemarin dengan melakukan impor cabai, kini pemerintah memberi gebrakan basi dengan impor garam yang terus berulang. Kebijakan impor rupanya memberikan peluang para kapital untuk tetap tegak berdiri menjalankan roda perekonomiannya. Tapi sayangnya kebijakan seperti tak didukung dengan sistem yang baik, sehingga kesejahteraan hanya dirasakan oleh segelintir orang saja.

Mereka para importir mengambil peran besar dalam aktivitas impor garam. Mereka inilah yang paling diuntungkan dalam setiap kebijakan impor. Lalu petani lokal hanya meringis sedih dengan kebijakan tak berpihak kepada mereka. Padahal mereka adalah rakyat kecil yang masih perlu dukungan pemerintah untuk bertahan dalam bisnis garam.

Peran seorang pemimpin suatu negeri sangat dibutuhkan dalam menjalankan setiap kebijakan yang mementingkan hajat orang banyak. Sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan keadilan kepada seluruh umat. Seorang pemimpin seperti ini tak akan mampu ditemui dalam pemerintahan ala kapitalis. Penguasa di dalam kapitalis hanya akan berpihak kepada mereka yang memberikan modal besar.

Sedangkan pemimpin dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi secara mutlak. Salah satunya adalah harus mampu bersikap adil. Sikap adil harus dimiliki seorang pemimpin muslim, sebab jika ada salah satu rakyat yang merasa terdzalimi maka tanggungjawab seorang pemimpin dihadapan Rabb-nya sangat besar. Hal ini juga yang membedakan pemimpin dalam sistem Islam dengan sistem kapitalis.

Bahkan dalam setiap pengambilan kebijakan negara, pemimpin dalam Islam akan memperhatikan kemaslahatan umat banyak termasuk peran industri lokal. Kepentingan umat adalah hal yang utama yang harus diperhatikan seorang pemimpin dalam Islam begitupun dalam hal impor garam. Sehingga dalam setiap keputusan semua umat merasakan kemaslahatan dan kesejahteraan. Semua ini dapat terwujud dengan penerapan sistem Islam secara sempurna dalam kehidupan. Waallahualam bisshowab. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google