MIUMI: Penyebaran Aliran Sesat Syiah di Indonesia Picu Perpecahan Umat

JAKARTA (VoA-Islam) – Ketua Umum Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Hamid Fahmy Zarkasy menilai, bentrok massa yang terjadi di Sampang pada Ahad (26/8/2012) kemarin disebabkan adanya perbedaan aliran."Kerusuhan di Sampang bukan hanya karena kesukuan. Yang mendasar adalah akibat adanya perbedaan aliran, " ujarnya.

Gus Hamid, begitu ia akrab disapa, menilai aliran Syiah yang ada di Indonesia termasuk di Sampang merupakan aliran sesat. Selain itu, juga tidak layak dan tidak cocok diterapkan di Indonesia.

Gus Hamid mengungkapkan mayoritas umat Islam di Indonesia sudah jelas menganut paham Sunni. "Jadi kalau aliran ini masih juga disebarkan di Indonesia ini sudah jelas akan membawa risiko serta memicu perpecahan umat,'' lanjut pimpinan Pondok Modern Gontor itu.

Dia menambahkan seorang muslim di Iran juga sudah pernah menasehati untuk tidak menyebarkan aliran syiah ini ke Indonesia. Namun faktanya, lanjut Gus Hamid, kelompok syiah ini aktif sekali menyebarkan ajarannya.

Sebagaimana diketahui Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang sebenarnya juga telah mengeluarkan Fatwa No. A-035/MUI/Spg/I/2012 tentang Ajaran yang Disebarluaskan Tajul Muluk di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang sebagai aliran sesat.

Begitu juga, MUI Propinsi Jawa Timur menindaklanjuti dan memperkuatnya dengan Keputusan Fatwa MUI Jawa Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syi'ah pada 21 Januari 2012 lalu.

MIUMI, kata Gus Hamid, tegas mendukung fatwa MUI tersebut. MIUMI menilai Syiah mempunyai perbedaan akidah dari segi imamah. "Mereka mempercayai 12 imam. Jika umat Islam tidak percaya pada imam ke-12 maka dianggap kafir. Dan ajaran ini termasuk dalam rukun iman mereka. Aliran ini dianggap sesat karena dalam ajaran Islam tidak ada rukun iman seperti itu," terang Gus Hamid.

Sikap Mendagri

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menilai tragedi kerusuhan di Kabupaten Sampang yang melibatkan kelompok Syiah hanyalah persoalan kriminal biasa. Sehingga, bentrok dua kelompok warga ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah Sunni dan Syiah.
 
"Jadi kejadian ini (bentrok di Kabupaten Sampang) lebih pada kriminal biasa yang akan ditangani oleh Polri secara cepat dan profesional," kata Gamawan usai melakukan rapat terbatas di Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (27/8/2012) malam.
 
Dia mengaku, rombangan menteri bersama dengan Kapolri dan Panglima TNI ini telah meninjau lokasi kejadian di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Bluuran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Setelah dari lokasi kejadian itu, rombongan tim dari Jakarta ini menggelar rapat dengan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Jatim.
 
Dari rapat terbatas ini, lanjut Gamawan, diambil sejumlah kebijakan untuk penyelesaian persoalan di Sampang, Madura itu. Pertama, kata Gamawan, Kapolri akan mengambil tindakkan tegas terhadap pelaku-pelaku kriminal. Kemudian penanganan masalah kemanusian terutama warga Syiah yang kehilangan tempat tinggal pasca kasus bentrok ini. Termasuk nasib sejumlah anak-anak di pengungsian yang terganggu masa sekolahnya.
 
"Permaslahan-permaslahan ini akan ditangani Pemerintah Pusat bersama Pemprov Jatim yang dibantu oleh Pemda setempat," ujarnya.
 
Tak hanya itu, dalam rapat yang digelar sekitar dua jam lebih ini juga memikirkan solusi untuk jangka panjang. Sehingga kejadian bentrok ini tidak terjadi lagi. "Yang terpenting, persoalan ini bukan antarpaham atau keyakinan tapi pada persoalan agama," tandasnya.
 
Mendagri juga meminta semua pihak untuk turut membantu meredam konflik agar suasana Indonesia tetap kondusif. Artinya, yang mendapat peranan penting adalah media. "Kami minta bantuan media untuk menjelaskan kepada publik. Termasuk memberikan bantuan pemahaman kepada masyarakat luas, terutama media dalam negeri," katanya.
 
Setelah meninjau lokasi, diketahui bahwa daerah tersebut memang terpencil. Bahkan akses masuk ke tempat tersebut memang sulit serta jauh dari jalan raya. "Di daerah memang tidak ada jalan raya. Medannya sulit. Kondisi seperti itu bukan lantaran disebut negara tidak memperhatikan masyarakat di kawasan ini. Tidak benar jika pemerintah tidak memperhatikan," tukasnya. Desastian/SI/ant