Eggy Sujana: SBY Antek AS, Dana Densus 88 Dikucurkan Dari Asing

JAKARTA (voa-islam.com) - Dalam diskusi bertajuk “Densus 88 Milik Siapa?” yang di DPP Sarekat Islam di Jakarta, Pengacara Muslim Eggy Sujana mengatakan, keberadaan Densus 88 tidak lepas dari sosok SBY yang menurutnya sudah menjadi antek Amerika dengan segala kebijakannya.

Bukti itu ditandai ketika SBY yang pernah mengatakan, “ Saya mencintai Amerika  dengan segala kesalahannya, dan saya mengakui Amerika sebagai negara kedua saya”. Ini bukti kuat bahwa SBY memang antek Amerika dan inilah yang menjadi tiket SBY untuk menjadi presiden.

Setiap setelah kunjungan pejabat Amerika, hampir selalu ada aksi teror, ini ada apa? tanya Eggy. Menurutnya aksi-aksi teror tersebut merupakan by design. Dan umat Islam lah yang menjadi sasaran tembak.

Dikatakan Eggy, Densus 88 saat ini sering digunakan sebagai alat kepentingan penguasa yang berkonspirasi dengan anteknya Amerika. Egy dengan semangat menyerukan agar Densus 88 segera dibubarkan.“Densus 88 milik kepentingan penguasa yang berkonspirasi dengan orang yang merupakan anteknya Amerika. Bubarkan Densus!,” seru Eggy.

Menyindir brigjen polisi Bor Rafly Ammar yang juga hadir sebagai pembicara dalam acara diskusi tersebut, Eggy meminta jenderal polisi itu tidak membela atasannya yang salah. “Mudah-mudahan Pak Boy dibukakan hatinya dan mau bela kita bukan bela thoghut,” tegas Eggy, disambut tepuk tangan hadirin.

Dana Densus dari Asing

Bukan rahasia umum, jika keterkaitan dana asing mengalir ke rekening Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88). Aliran dana asing itu ditengarai sudah mampir sejak zaman Kapolri Da’i Bachtiar. “Uang Densus datangnya dari luar, sejak zaman Kapolri Dai Bachtiar. Hillary Clinton juga pernah ke sini (Indonesia) untuk perjanjian keamanan di negeri ini,” kata Eggie.

Namun sinyalemen tersebut buru-buru dibantah Mabes Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar menjelaskan ‘dapur’ Densus 88 hanya diperoleh dari biaya APBN. “Densus dibiayai APBN, tidak pernah terima dari orang lain,” ungkap Boy.

Komnas HAM sudah meminta DPR melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana, baik yang dari APBN maupun dana bantuan luar negeri, yang digunakan dalam program penanggulangan terorisme, sehingga ada pertanggungjawaban secara  transparan dalam penggunaan dana demi kepentingan kesejahteraan rakyat.

Khusus untuk Poso penggunaan dana recovery dan dana deradikalisasi, harus dipastikan tersalurkan secara adil dan transparan, sebagaimana kebijakan yang pernah dijanjikan melalui pemulihan pasca konflik, yang tertuang dalam deklarasi Malino. Karena ternyata hingga kini masih banyak hak-hak rakyat (ekonomi, kesehatan, pendidikan) yang diabaikan. [desastian]