FITRA: Demokrat & Golkar Sekongkol Alirkan Dana APBN-P 2013 ke Lapindo

JAKARTA (voa-islam.com) – Koordinator Sekertariat Nasional Forum Indonesia untuk Trasparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khaddafi meyakini jika partai Demokrat dan partai Golkar melakukan sebuah persekongkolan terkait dengan disahkannya APBN-P 2013 oleh DPR RI saat sidang paripurna hari Senin (17/6/2013) lalu.

Persekongkolan atau main mata antara kedua partai tersebut, kata Uchok terkait dengan aliran atau pengalokasian dana anggaran APBN-P 2013 sebesar Rp 155 miliar untuk penanganan lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Uchok meyakini adanya deal politik antara partai Demokrat dengan Golkar.

Alokasi dana sebesar Rp 155 M tersebut, tertuang dalam RAPBN-P tahun 2013 Pasal 9 APBN-P tahun 2013 yang baru saja diparipurnakan oleh DPR RI saat sidang paripurna pada 17 Juni 2013. “Tentu saja ada deal politik antara kedua partai, Demokrat dan Golkar,” kata Ucok saat ditemui di gedung Bawaslu, di Jakarta, Rabu (19/6/2013).

...Jelas, itu dilakukan supaya Golkar tidak berteriak (menolak -red). Ini bisa dikatakan sebagai bentuk main mata (persekongkolan -red)...

Menurut dia, deal politik kedua partai tersebut bertujuan agar partai berlambang pohon beringin itu tidak menolak atas rencana kenaikan BBM bersubsidi yang diusulkan oleh pemerintah yang saat ini dikuasai oleh Demokrat.

"Jelas, itu dilakukan supaya Golkar tidak berteriak (menolak -red). Ini bisa dikatakan sebagai bentuk main mata (persekongkolan -red),” tegasnya.

Uchok menambahkan, jika Golkar menolak perubahan RAPBN-P 2013 saat sidang paripurna tersebut, tentu saja Demokrat dan partai pendukung lainnya yang tergabung dalam koalisi atau setgab bisa kalah dalam voting yang dilakukan saat sidang paripurna.

...Maka (jika Golkar menolak rencana kenaikan BBM yang ada didalam RAPBN-P 2013 -red), kenaikan BBM bisa tidak jadi (disahkan menjadi APBN-P 2013 oleh DPR -red)...

Maka, untuk membungkam sikap kritis dan penolakan Golkar yang juga masuk dalam parpol koalisi dari rencana kenaikan harga BBM oleh pemrintah sebagaimana yang dilakukan oleh PKS, maka Demokrat menawarkan opsi untuk mengalokasikan sebagian dana APBN-P 2013 kepada Lapindo.

“Golkar biasanya sangat kritis, tapi gara-gara duit Rp 155 miliar, makanya dia mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM. Saya menilai itu sebagai upaya menjinakkan Golkar,” ujarnya.

“Maka (jika Golkar menolak rencana kenaikan BBM yang ada didalam RAPBN-P 2013 -red), kenaikan BBM bisa tidak jadi (disahkan menjadi APBN-P 2013 oleh DPR -red),” pungkasnya. [Khal-fah/dbs]