Din Syamsuddin: SBY Layangkan Somasi ke Tuhan Saja Sekalian

JAKARTA (voa-islam.com) - Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin angkat suara soal ramai-ramai somasi yang terus dilayangkaan tim pengacara SBY. Din menilai langkah tersebut tidak produktif karena hanya merusak reputasinya. 

Din menyarankan SBY agar men-somasi Tuhan sekalian saja. Bagi Din, ia mengaku tidak merasa takut menghadapi kemungkinan somasi yang akan dilayangkan oleh Presiden SBY.

Karena itu, kabar somasi yang sering dilayangkan keluarga SBY yang awalnya terasa seperti teror selanjutnya mesti disikapi secara wajar karena keberadaannya sudah tidak tidak sakral lagi. Somasi ini menjadi tidak sakral karena esensi kebenaran bukan miliki SBY dan keluarganya semata, tetapi menjadi hak dan milik dari semua.

"Ah ga ada, kenapa khawatir. Orang - orang  yang disomasi itu jangan takut. Termasuk pada kawan-kawan para politisi, jangan takut. somasi itu sebagai bagian proses penegakan hukum, bagus, supaya clear," kata Din Sayamsuddin di gedung DPR, Jumat (24/1/2014)."Saya tidak pernah takut, saya takutnya kepada Allah. Yang harus disomasi itu harusnya Tuhan,"  ujar Din.

Din Syamsuddin menilai somasi yang dilayangkan sebagai bentuk kekhawatiran presiden SBY dan bisa berbalik menjadi kontra produktif yang menjebak dirinya sendiri.

"Saya membacanya itu psikologi kekhawatiran, tetapi itu akan menjebak dirinya sendiri, karena kontra produktif, orang lain bisa saja somasi (ke SBY)," kata Din Syamsuddin di gedung DPR, Jumat (24/1/2014).

Ia beralasan, kontra produktif dari somasi yang dilayangkan SBY juga dapat terjadi karena menimbulkan adanya desakan terkait kasus century dan kasus Hambalang yang selama ini selalu dikaitkan dengan keluarga Cikeas oleh pihak lawan politiknya.

Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun mengungkapkan setidaknya ada 2 alasan kemungkinan mengapa SBY melakukan somasi, yaitu alasan penegakan hukum dan komunikasi publiknya jelek. “SBY ingin agar jangan sampai omongan yang berkembang di publik ini menjadi seolah-olah dibenarkan dengan pembiaran,” katanya.

Namun, Refli menilai somasi ini tidak produktif, sebab yang terpenting adalah bagaimana komunikasi SBY kepada publik. Hal itu dapat dilakukan melalui sarana media atau data-data. Sehingga SBY tidak perlu turun tangan menangani persoalan ini. “Risiko sebagai pejabat publik harus siap dikritik. Sikap SBY ini menambah kerjaan saja. Padahal masih banyak hal penting yang harus diselesaikannya,” jelasnya.

Kuasa hukum SBY, Palmer Situmorang mengatakan pihaknya telah melayangkan surat somasi kepada Fahri sejak 17 Januari 2014. Palmer mengatakan memberikan batas waktu 10 hari terhadap Fahri untuk menjawab surat somasi yang telah dilayangkan. Menurutnya, pernyataan Fahri tidak didukung oleh bukti yang kuat, sehingga menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.

IPW: Somasi SBY hanya memperbanyak musuh politik

Melihat kondisi ini Ind Police Watch (IPW) mengimbau Polri mencermatinya dan tetap bersikap netral. Sebab situasi sosial politik
akan riuh pasca somasi, yang otomatis bisa menjadi ancaman bagi situasi kamtibmas.

Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch mengatakan,  keempat fenomena yg muncul adalah, pertama, somasi akan memunculkan keinginan kelompok-kelompok di masyarakat untuk mengkritik dan menghujat Presiden SBY dan keluarganya, baik di media massa maupun di media sosial, seperti facebook, twitter dan lainnya. Tujuannya melakukan "uji nyali" dan menaikkan ratting ataupun meningkatkan populeritas penghujat.

"Kedua, somasi akan memperbanyak musuh politik maupun musuh sosial Presiden SBY dan keluarganya. Sebab, dengan banyaknya orang-orang yang mengkritik dan menghujat Presiden SBY dan keluarganya otomatis membuat pengacara Keluarga Cikeas itu makin banyak mengeluarkan somasi dan tuntutan, yang ujung-ujungnya membuat musuh politik maupun musuh
sosial Keluarga Cikeas kian banyak," kata Neta dalam keterangan tertulisnya.

Ketiga, citra Presiden SBY dan keluarganya akan semakin buruk seiring makin banyaknya musuh politik dan musuh sosial mereka. Padahal, sebelumnya di era pertama kepemimpinannya sebagai presiden, citra SBY cukup positif, meski ada prokontra terhadap kepemimpinannya.

Keempat, kepolisian akan makin repot di tahun politik 2014. Selain harus mengantisipasi situasi kamtibmas dan potensi-potensi konflik, Polri juga harus memproses laporan-laporan pencemaran nama baik SBY yang dilakukan pengacaranya, jika tidak tercapai perdamaian dalam somasi yang dilayangkan.

Untuk itu IPW mengimbau Polri mencermati situasi ini. Tujuannya agar Polri tidak terjebak menjadi alat politik atau dituding menjadi alat kekuasaan untuk "menghabisi" lawan politik kekuasaan. Kesan itu bisa muncul jika Polri buru-buru memproses laporan pengacara SBY terhadap pihak-pihak yg mengkritik Keluarga Cikeas. (rima/arina/voa-islam.com)