Mega, Jokowi, JK dan PDIP Akan Menjadi Musuh Rakyat Jelata

JAKARTA (voa-islam.com) - Suatu saat Mega, Jokowi, JK dan PDIP akan menjadi musuh bersama rakyat jelata, dan kaum gembel. Mega, Jokowi, JK, dan PDIP, belum dilantik sudah menyanyikan 'koor' bersama, menaikan harga BBM, dan menghapus subsidi yang dituduh menggerogoti APBN.

Mega, Jokowi, JK, dan PDIP akan menjadi 'raja tega', dan tanpa peduli dengan kondisi rakyat jelata yang sudah sekarat itu, mereka harus dihancurkan dengan kebijakan kenaikan BBM. Di mana keberpihakan mereka terhadap rakyat jelata dan kaum jembel yang sudah sekarat, akibat beban hidup mereka?

Menjelang pelantikannya, Mega, Jokowi, JK dan PDIP sudah bersuara lantang tentang APBN 2015, dan beban subsidi APBN yang jumlah sudah mencapai Rp 224 triliun, dan akan naik menjadi Rp274 triliun. Karena, subsidi terus membengkak. Inilah sekarang yang menjadi taruhan rezim baru, Jokowi.

Mereka ramai-ramai mengeroyok SBY, agar sebelum lengser, segera menaikan BBM. Opini terus dibangun melalui media 'begundal' mereka, sampai SBY bertekuk lutut, memenuhi keinginan Jokowi. Jokowi ingin menjadi 'maestro' saat dilantik. Tidak ada beban politik yang harus dipikul. Harus menaikan BBM, dan pasti akan berhadapan dengan rakyat jelata dan kaum gembel.

Apakah ketika Mega, Jokowi, JK, dan PDIP saat maju ingin merebut kekuasaan dengan 'boneka' Jokowi nggak mikir tentang kondisi APBN? Apakah mereka itu 'beleguk'? Tidak tahu kondisi riil APBN? PDIP mempunyai anggota DPR, dan sebagian mereka duduk di Banggar (Badan Anggaran), pasti tahu kondisi APBN Indonesia. Mengapa sekarang mereka seperti orang yang panik. Opini dibangun gegap gempita, dan BBM harus segera naik.

Selama ini Mega-PDIP yang mengusung Jokowi di pemilu presiden (pilpres) selalu menolak setiap kebijakan pemerintahan Presiden SBY menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), sejak tahun 2005.

"Selama ini PDIP menolak kenaikan harga BBM. Bila Jokowi-JK menaikkan harga BBM, PDIP akan membela habis-habisan kebijakan Jokowi itu. Rakyat tentu akan berpikiran, ‘ooo.. begini cara PDIP. Dulu menolak kenaikan harga BBM, sekarang mendukung’,” kata Roem Kono dari DPP Golkar, Rabu (27/8).

Selain itu, dia juga melihat eskalasi politik antara pemerintah dengan DPR akan meningkat jika PDIP dan Jokowi menaikan harga BBM. "Akan jadi perdebatan sengit di DPR bila Jokowi di dukung PDIP menaikan harga BBM," ujarnya.

Anggota DPR terpilih dari Partai Gerindra, Ramson Siagian menyatakan, pemerintah SBY tidak bisa dipaksa menaikkan harga BBM. Menurut Ramson, SBY selama masih menjabat memang punya kewenangan membuat kebijakan.

Meski demikian mantan politisi PDIP itu juga mengingatkan bahwa memaksa SBY menaikkan harga BBM bukanlah tindakan etis. "SBY punya kebijakan sendiri soal BBM, jangan dipaksa-paksa, itu tidak etis. Ini menandakan kepanikan Jokowi-JK," kata Ramson.

Mantan anggota Komisi Energi DPR RI itu juga menilai kuota BBM bersubsidi sebenarnya masih cukup. Karenanya, tidak semestinya terjadi antrean di SPBU.

"Tidak benar kelangkaan BBM sekarang ini akibat dana subsidi BBM sudah habis. Kuota BBM bersubsidi masih cukup sampai akhir Oktober. Presiden SBY perlu memerintahkan Pertamina agar kebutuhan BBM tercukupi sehingga tidak ada kelangkaan BBM sampai 20 Oktober 2014, sesudah tanggal itu, menjadi urusannya pemerintah Jokowi-JK," katanya.

Sesudah tanggal 20 Oktober 2014, ujar Ramson, rakyat akan melihat kebijakan substantif yang akan dilakukan Jokowi-JK, termasuk soal BBM. "Sampai sekarang rakyat melihat kiprah dia masih sebatas pencitraan," pungkas Ramson. Mega, Jokowi, JK dan PDIP melalui media 'begundal' mereka terus membodohi rakyat.

Mega, Jokowi, JK, dan PDIP sejatinya bukanlah pembela rakyat jelata dan kaum jembel. Mereka ini bagian dari kepentingan kaum kapitalis. Belum lama ini, Mega dan JK berkunjung ke Amerika, bertemu dengan Obama dan Bill Clinton. Mereka menjadi bagian dari kepentingan kapitalis global.

Bukti yang sangat faktual, saat Mega berkuasa, hanyalah melaksanakan agenda kepentingan kaum kapitalis, seperti IMF terkait dengan penjualan asset negara. Kunjungan Mega dan JK ke Amerika konon, juga dengan komitmen memperpanjang kontrak perusahaan PT Freeport.

Rezim baru dibawah Jokowi tidak mau berpikir, bagaimana mencari solusi mengurangi defisit Anggaran, akibat adanya subsidi BBM. Hanya mencari solusi instant yaitu dengan cara menaikkan harga BBM. Dengan mengorbankan nasib rakyat jelata dan kaum jembel yang sudah sekarat.

Tidak berani mengakhiri hilangnya asset senilai Rp. 1000 triliun, menguap ke luar negeri, seperti dikemukakan oleh Prabowo. Tidak berani dengan tegas, mengakhiri dominasi asing, dan melakukan renegosiasi terhadap perusahaan asing yang sekarang sudah melahap semua sumber daya alam (SDA) Indonesia. Mega, Jokowi, JK, dan PDIP hanya mencari solusi mudah, yaitu menaikkan BBM.

Di mana hati nurani Mega, Jokowi, JK dan elite PDIP dengan mudah menaikan BBM? Mereka benar-benar musuh rakyat jelata dan kaum jembel. Tidak memahami kondisi nasib rakyat jelata dan kaum jembel. Blusukan Jokowi hanyalah basa-basi belaka. jj/dbs/voa-islam.com