Taliban Tunjuk Mullah Baradar Sebagai Kepala Kantor Politik Mereka di Doha Qatar

KABUL, AFGHANISTAN (voa-islam.com) - Taliban telah menunjuk Mullah Abdul Ghani Baradar untuk memimpin kantor politiknya di Doha, Qatar, yang bertugas menegosiasikan penarikan pasukan AS dan NATO di Afghanistan. Baradar menghabiskan delapan tahun dalam tahanan Pakistan sebelum ia dibebaskan pada Oktober 2018.

Penunjukan Baradar diumumkan hari Kamis (24/1/2019) oleh Taliban pada Voice of Jihad, outlet berita resminya. Taliban mengatakan Baradar ditunjuk untuk memimpin kantor politik untuk "memperkuat" posisinya dalam negosiasi dengan AS.

"Sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemimpin Imarah Islam, Mullah Abdul Ghani Baradar yang terhormat telah ditunjuk sebagai wakil Pemimpin di Bidang Politik dan kepala Kantor Politik Imarah Islam," kata pernyataan Taliban.

"Langkah ini telah diambil untuk memperkuat dan menangani proses negosiasi yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat," lanjut pernyataan itu. Taliban juga mengatakan pihaknya membuat perubahan lain pada "departemen militer dan sipil Imarah Islam sehingga proses jihad dan upaya politik yang sedang berlangsung dapat berkembang secara positif."

Baradar ditahan oleh gugus tugas bersama CIA dan intelijen militer Pakistan selama serangan di Karachi pada Februari 2010 dan ditempatkan dalam tahanan super ketat. Menurut The New York Times, penangkapan Baradar adalah "kebetulan yang menguntungkan."

Diperkirakan Pakistan akan membebaskan Baradar pada September 2013 sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi pembicaraan perdamaian antara AS dan Taliban. Para pejabat Barat telah menyerukan untuk pembebasan Baradar karena diyakini secara luas ia adalah seorang moderat yang mendukung negosiasi. Namun, dia tidak pernah dibebaskan.

Pada saat itu, pemerintahan Obama yakin Taliban dipukuli di medan perang setelah gelombang serangan AS, dan siap untuk negosiasi. Sebaliknya, Taliban menggunakan harapan perundingan untuk membebaskan para pemimpin senior dari Teluk Guantanamo dan mengekstraksi konsesi lain tanpa memberikan alasan apa pun. (st/tlwj)