Program KB Bukan Investasi Masa Depan

AKHIR JANUARI 2016 kemarin telah diselenggarakan Konferensi Internasional Keluarga Berencana ke-4 yang dilaksanakan di Bali. Pada sambutan pembukaan konferensi tersebut, Presiden Jokowi menyatakan bahwa KB menjadi investasi strategis untuk memastikan kesehatan generasi masa depan dan pencapaian kemakmuran dunia. Benarkah demikian?

Berdasarkan data yang diperoleh dari CIA World Factbook 2015, Indonesia ditempatkan sebagai negara berpenduduk terbesar ke-4 sedunia yakni 255 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia pun sangat tinggi. Para pemikir Barat berpendapat jika laju pertumbuhan tidak ditekan dengan program KB, akan terjadi pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali. Hal ini akan menyebabkan berbagai masalah, seperti masalah kesehatan, lingkungan, ketersediaan pangan, juga peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran.

Oleh karena itulah, pemerintah berupaya untuk meningkatkan keberhasilan program KB dengan pelaksanaan kampung KB. Pembentukan kampung KB dinilai sebagai satu langkah untuk meningkatkan kesertaan Metode KB Jangka Panjang (MKJP) yang dilakukan oleh tenaga lini lapangan. Pemerintah menyediakan dana yang sangat besar untuk memfasilitasi penyediaan layanan dan sarana program ini.

Program KB ini menjadi salah satu investasi untuk generasi mendatang karena diasumsikan bahwa keberhasilan KB akan menekan laju pertumbuhan penduduk. Rendahnya pertumbuhan penduduk dianggap akan mengurangi beban negara untuk membiayai rakyatnya. Pemerintah kapitalis beranggapan bahwa biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain akan berkurang jika jumlah penduduk berkurang. Opini ini pun ada dalam benak masyarakat, bahwa semakin sedikit jumlah anak akan membuat hidup lebih sejahtera. Beban keluarga lebih rendah, pengeluaran lebih sedikit dan akan memiliki tabungan untuk masa depan.

Sesat mungkin jadi satu kata yang pantas dalam menilai opini di atas. Sesungguhnya yang terjadi adalah bentuk pengabaian peran negara terhadap rakyatnya. Negara berlepas tangan dengan menentukan kebijakan yang berdampak pada pengurangan jumlah penduduk. Seharusnya, negarawan memahami bahwa jumlah penduduk merupakan suatu modal dalam pembangunan.

Penduduk yang berkualitas akan memajukan suatu negara. Hal ini hanya akan dicapai jika negara berorientasi kepada kepentingan rakyat, yang tercermin pada kesejahteraan rakyat, tingginya derajat kesehatan dan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Dan juga, keimanan akan konsep rizki itu dari Allah, kaya-miskin seseorang tidak ditentukan dari jumlah anggota keluarga yang harus dinafkahi.

Islam mewajibkan negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya individu per individu. Kesejahteraan ini akan tercapai melalui penerapan sistem ekonomi Islam. Sistem ini pun akan mengatur distribusi kekayaan agar semua kebutuhan rakyat terpenuhi. Hal ini hanya akan terjadi jika Islam diterapkan secara kaffah dalam semua bidang kehidupan, dalam bingkai Khilafah. Wallahu’alam bish shawab.*

 

Tati Nurhayati

Arcamanik, Bandung, Jawa Barat