Dilantiknya Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar, Wakil Ketua DPR: Bukti Pemerintah Berbohong

JAKARTA (voa-islam.com)- (Rencana) pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri hari ini, Senin, 18 Juni 2018, menjatuhkan kredibilitas pemerintah. @Kemendagri_RI. Masalah ini pernah menjadi kontroversi pada bulan Januari hingga Februari 2018. @Kemendagri_RI.

Menanggapi kritik masyarakat, saat itu pemerintah, baik @Kemendagri_RI, Polri, dan kemudian Menko Polhukam pada 20 Februari 2018 akhirnya menyatakan  usulan tersebut telah ditarik oleh pemerintah. Selain mencederai semangat Reformasi, mmg tak ada alasan untuk menjadikan perwira polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. 

Masih banyak pejabat lain yang lebih pas menduduki posisi itu termasuk pejabat di lingkungan @Kemendagri_RI. Namun, pelantikan Komjen M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tak bisa dipercayai.

Pemerintah bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik. Bahkan penipuan terhadap rakyat.

Alasan Dirjen Otonomi Daerah yang menyatakan Komjen M. Iriawan kini bukan lagi perwira aktif di lingkungan Mabes Polri, karena yang bersangkutan saat ini sedang menjabat Sestama Lemhanas, adalah alasan mengada-ada.

Alasan itu hanya mengkonfirmasi sejak awal yang bersangkutan memang sudah diplot harus jadi Pj Gubernur Jabar. Sehingga, mutasi yg bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pd Maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan rencana @Kemendagri_RI sj.

Tetap ditunjuknya nama yang bersangkutan tentu memunculkan pertanyaan. Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jabar, sehingga sampai tak segan menjilat ludah sendiri? 

Apa motifnya? Dulu alasannya rawan, tapi sejauh ini pilkada Jabar aman-aman saja. Saya mencatat setidaknya ada tiga persoalan dari pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. 

Pertama, pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Dulu Presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut. Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut.

Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. 

Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan.

Kedua, keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jabar maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan kita jalani tahun ini dan tahun depan.

Kita mendengar laporan-laporan di daerah tentang tdk netralnya oknum-oknum aparat tertentu. Kita yakin masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi kita.

Namun pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas bagaiaman ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. Ini merugikan bagi institusi Polri yang merupakan institusi milik kita bersama.

Ketiga, kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Apa sebenarnya motif pemerintah? Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali menjadi kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan.

Penilaian itu terbukti tak valid, telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri. Jawa Barat bukan termasuk zona merah Pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar.

Langkah pemerintah yang tak mau dikoreksi semacam inilah yang justru bisa memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jabar. Keputusan ini bisa menodai Pilkada Jawa Barat.

Hal-hal semacam ini perlu dikoreksi. Jangan sampai pemerintahan ini berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan kontrol masyarakat. Pemerintah jangan menipu rakyat. (voa-islam.com)

*Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon