Jokowi Optimis Indonesia Jadi Negara Maju 2045, Mufida Ingatkan PR Periode Sebelumnya

JAKARTA (voa-islam.com)--Pidato Presiden Joko Widodo usai dilantik untuk masa jabatan kedua, layak diapresiasi terutama pada optimismenya untuk membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Kendati begitu, banyak persoalan dan PR yang harus segera diatasi dari rapor kinerja 5 tahun sebelumnya.

Demikian ditegaskan Dr. Kurniasih Mufidayati, MSi, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam siaran persnya, Senin (21/10/2019). Aleg perempuan PKS yang juga pemerhati Ketenagakerjaan ini menjelaskan, PR masih bertumpuk di berbagai bidang pembangunan, salah satunya di bidang ketenagakerjaan.

Mufida memaparkan, jumlah angkatan kerja di Februari 2019 adalah 136,18 juta jiwa. Naik 2,24 juta jiwa dari data thn 2018 (BPS). Angka demografi ini menjadi tantangan besar bagi pembangunan SDM di masa mendatang. Ditambahkan, Indonesia masih menempati rangking kedua jumlah pengangguran terbanyak tingkat ASEAN, dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5.01%.

“Padahal, Vietnam negara yang baru berkembang setelah Indonesia, memiliki angka TPT 2,16%. Lalu China, dengan jumlah penduduk yang besar, memiliki angka pengangguran di 3.16%. (Trading Economics),” papar Mufida.

Mufida menambahkan, jumlah angkatan kerja dan bonus demografi ini jika tidak dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan malapetaka. Angka pengangguran harus terus ditekan jika Indonesia betul-betul ingin menjadi Negara maju pada tahun 2045.

Untuk menyelesaikan semua PR periode lalu dan tantangan pembangunan ke depan, jelas Mufida, “Presiden dan para menteri hendaknya membuat indicator yang lebih detail, komprehensif dan terintegrasi satu dengan lainnya,” tegas Mufida.

Diperlukan input dan proses yang berkualitas untuk mencapai hasil yang bagus. Tidak akan ada output dan outcome yang berkualitas dan bernilai global competitivenes jika tidak diawali dengan proses yang berkualitas

Dalam kesempatan ini, lanjut Mufida, untuk menyelesaikan sejumlah PR pembangunan 5 tahun lalu dan merencanakan target baru pembangunan 5 tahun mendatang, Presiden dan Wapres diharapkan bisa menyusun struktur kabinet yang tepat sasaran.

“Sesuai dengan domain pembangunan ke depan, dan mengisinya dengan SDM yang kompeten di bidangnya masing-masing. Tidak sekadar bagi-bagi jatah menteri,” tandas Mufida.* [Ril/Syaf/voa-islam.com]