WNA Terus Masuk, Netty: PPKM di Jawa Bali Bisa Tidak Efektif

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan  masuknya 20 WN asal China ke Indonesia di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali.

“Ini akan menimbulkan pertanyaan publik, kenapa WN China diistimewakan dalam PPKM Darurat. Apakah dengan dalih proyek strategis nasional maka hal ini dibiarkan terjadi?" ujarnya  dalam rilis media, Selasa (6/7/2021).

Menurut Netty,  PPKM Darurat tidak menjamin terhentinya penyebaran virus Covid 19, apalagi jika penerapannya setengah-setengah. "Pemerintah harus tegas dalam mencegah masuknya TKA yang diduga dapat menjadi sumber penularan. Jangan sampai publik menilai pemerintah hanya lip service dalam kebijakan pengendalian COVID-19.  Kita khawatir  PPKM Darurat  bisa jadi tidak efektif,” katanya.

Lebih lanjut Netty menambahkan, PPKM akan efektif bila ada konsistensi kebijakan penanganan Covid 19 yang bermuara pada penurunan laju jumlah warga yang terkena virus mematikan tersebut.

"Pemerintah harus konsisten, jika ada kebijakan pengetatan maka pemberlakuannya harus  diterapkan secara adil dan menyeluruh kepada warga maupun pendatang, di kawasan yang terkena aturan maupun tidak," ujar Netty.

Mengutip IDI, kata Netty, lonjakan kasus di Indonesia salah satunya diakibatkan adanya virus  varian baru  dengan daya sebar lebih kuat yang berasal dari luar negeri.

"Virus ini tidak cukup dilawan dengan sekadar  menunjukkan sertifikasi vaksin dan hasil  negatif  test PCR sebelum berangkat. Tes seharusnya dilakukan juga di setiap pintu masuk negara dan bandara.  Tidak ada jaminan  selama perjalanan tidak terjadi penularan. Bukankah sebaiknya ditutup dulu pintu masuk TKA ke Indonesia untuk mencegah terjadinya penyebaran virus varian baru?," tanya politisi PKS ini.

Taiwan dan  Hong Kong menetapkan Indonesia sebagai negara berstatus risiko tinggi penularan Covid-19,  seperti India. Jepang dan Arab Saudi pun  diketahui melakukan pengetatan izin masuk bagi pendatang dari Indonesia.

"Demi keselematan rakyat dan martabat  bangsa, pemerintah seharusnya melakukan hal yang sama terhadap pendatang yang berasal dari negara beresiko dan endemik varian baru Covid-19," tutup Netty.* [Ril/voa-islam.com]