Sebut Tata Kelola Minyak Goreng Amburadul, Legislator Sesalkan Penjualan ke Luar Negeri

JAKARTA (voa-islam.com)--Ribuan masyarakat Indonesia terutama di dominasi oleh ibu rumah tangga di beberapa titik wilayah Indonesia untuk mengantri dan berebut membeli minyak goreng dengan harga terjangkau memperlihatkan situasi krisis. Kondisi Ini menimbulkan reaksi keras dari Anggota DPR RI komisi IV, Andi Akmal Pasluddin.

“Sangat menyakitkan hati rakyat Indonesia, ketika warga negaranya sendiri dituduh menimbun minyak goreng. Pada kenyataannya, tata kelola minyak goreng ini sangat amburadul. Di sisi lain, pemerintah melalui kementerian perdagangan mengakui menjual minyak goreng ke luar negeri dengan harga murah. Di sisi lain, negara telah mengimpor minyak goreng nabati dari luar negeri sekitar 4 ribu ton awal tahun 2022," tutur Akmal.

Politisi PKS ini mengatakan, pola kebijakan pemerintah ini dalam membuat regulasi memunculkan sifat tipu daya di segolongan pihak untuk memburu rente besar dari tata niaga minyak goreng.

“Banyak bocor penjualan minyak goreng ke luar negeri akibat harga yang lebih tinggi dari harga dalam negeri sesuai ketetapan pemerintah,” tegas Akmal.

Akmal menyebut, ekonomi negara ini seperti hukum rimba. Ia mengatakan, sudah tidak ada lagi ekonomi Pancasila di negeri ini, yang cenderung cari untung sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kesengsaraan rakyatnya.

Padahal, tambahnya, ketika para pelaku usaha kelapa sawit ketika disudutkan dunia internasional dan mengalami kesulitan, negara pasang badan baik anggaran maupun diplomasi untuk membela sawit di kancah internasional.

“Tindak tegas dong para perusak situasi negara ini terhadap permainan minyak Goreng. Jangan sampai terlihat ada pembiaran yang menyebabkan duga-duga ada permainan yang melibatkan oknum pemerintah itu sendiri. Lihat rakyat ribuan antri minyak goreng sudah tidak peduli lagi ada pandemi atau tidak. Ini masalah perut yang dianggap lebih mendesak dari pandemi. Kalau sudah begini, ganti saja menteri perdagangan ini dengan sosok yang kompeten menyelesaikan tata niaga pangan," kritis Akmal.

Meski pemerintah melalui kementerian Pertanian menjamin stok aman dan harga tidak melambung tinggi, Legislator asal Sulawesi Selatan ini masih menyangsikan. Pasalnya, bukti di lapangan, situasi tidak memberikan kenyataan yang selaras, bahkan cenderung bertolak belakang. Harga pangan semakin melambung mulai daging sapi, telur, daging ayam, kedelai dan cabai. Minyak goreng masih langka di pasaran.

“Saya harap, pemerintah tidak sekedar lips Service pada janji stok aman dan harga tidak melambung tinggi jelang puasa dan lebaran. Rakyat jangan ditipu lagi berkali-kali. Pemerintah itu pelayan rakyat dengan seluruh instrumen sumber daya dan kekuasaan yang dimiliki. Jangan sampai disalahgunakan yang berujung memburuknya situasi negara ini," tutup Andi Akmal Pasluddin.*[Ril/voa-islam.com]