LBH Muhammadiyah Ditunjuk Jadi Kuasa Hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidiyati

JAKARTA (voa-islam.com)--Lembaga Bantuan Hukum PP Muhammadiyah ditunjuk sebagai tim kuasa hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidiyati. Penunjukan usai pertemuan antara Haris Azhar dengan pengurus LBH PP Muhammadiyah di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng Raya, Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Seperti diketahui, pada 17 Maret lalu Haris Azhar dan Fatia Maulidiyati ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP).

Kepala Litigasi LBH PP Muhammadiyah Gufroni, SH.,MH mengatakan tim kuasa hukum akan melakukan langkah hukum yakni mengajukan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka Haris Azhar dan juga Fatia Maulidiyati Koordinator KontraS yang akan diajukan dalam waktu dekat ini.

"Bahwa upaya hukum ini penting dilakukan karena penetapan tersangka kepada kedua aktivis HAM tersebut dinilai tidak sah dan tidak sesuai Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengingat bahwa LBP sejauh ini belum pernah dimintai keterangan sebagai pelapor. Sehingga alat bukti tidaklah cukup untuk menjadikan Haris Azhar dan Fatia sebagai tersangka dan jelas kasus ini terkesan dipaksakan," ungkap Gufroni dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Menurut Gufroni, semestinya penyidik dalam kasus ini haruslah melakukan pendekatan restorative justice karena pasal yang disangkakan menggunakan pasal UU ITE. Dengan demikian penyidik tidak boleh gegabah dengan menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan dan kepada penetapan tersangka. Sekalipun yang melaporkan adalah pejabat publik seperti LBP.

"Aalasan mengajukan praperadilan adalah bahwa penetapan tersangka ini dinilai sebagai cara efektif pihak kepolisian untuk membungkam suara-suara kritis yang kerap disampaikan para aktivis dan tokoh. Ada skenario pembungkaman terhadap kebebasan bersuara sekalipun apa yang disampaikan itu atas dasar hasil riset," kata Gufroni.

Gufroni melanjutkan, banyak aktivis HAM dan pegiat antikorupsi yang dijadikan tersangka tapi kasusnya tidak pernah dilanjutkan oleh penyidik. Hal ini dinilai sebagai langkah untuk "menyandera" atau kasusnya digantung sedemikian rupa agar mereka tidak lagi bebas bersuara dan menyatakan pendapat. Maka gugatan praper ini untuk memberi kepastian hukum bagi siapapun yang dijerat pasal pidana.*[Ril/voa-islam.com]