Indonesia Dipimpin dan Dikuasai oleh Para Makelar, Rakyat Tambah Melarat

JAKARTA (voa-islam.com) - Negeri ini dikuasai oleh makelar “broker” yang mengejar “rente” (keuntungan) dari pekerjaannya. Semua yang mengaku pemimpin partai, pejabat, menteri, bahkan dugaan yang lebih atasnya lagi, yaitu presiden dan wakil presiden bisa saja, ikut dalam proser “makelaran". 

Gunakan “commonsense” (akal sehat) saja. Indonesia yang luasnya tiga kali daratan Eropa, dan memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, sampai hari ini segala kebutuhan pokok masih import. Beras, jagung, kedelai, terigu (gandum), daging, sampai garam dan bawang putih, merah, semua import.

Jokowi dan JK sudah berbusa mengatakan akan swasembada beras. Sekarang jutaan ton beras, diturunkan dari kapal di Tanjung Priok, yaitu beras di Vietnam. Mengapa? Begitu luasnya daratan dan lautan Indonesia, tak dapat menutupi kebutuhan pokok rakyat?

Mengapa gagal mencapai kebutuhan pangan? Para pejabat menyalahkan “el nino”. Setiap tahun Indonesia hanya bisa mengimport. Tidak berhasil melakukan swasembada (berdikari) dibidang pangan, seperti cerita "NAWACITA".  Terus import. Entah sampai kapan.

Karena semua terkait dengan kepentingan para “broker”, dan “rente”, yang menghasilan “fee” bagi mereka, dan memenuhi kantong mereka. Karena, para pemimpin, pejabat, dan presiden dan wakil presiden kalah dengan  "penguasaha" alias "taoke", sedangkan pejabat dan pemimpinnya lebih suka mengejar "rente". 

Indonesia baru bisa mengimport “babu” ke berbagai negara. Seperti negara-negara Arab, Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Bidang industri manufuctur. Belum kelihatan. Indonesia hanyalah menjadi tempat pembuangan “limbah” industri dari negara lainnya. Dengan penduduk 250 juta, menjadi tempat pembuangan “limbah” yang sangat menggiurkan.

Sekarang ribu, soal ada yang mencatut nama presiden dan wakil presiden, terkait dengan perpanjangan PT Freeport Indonesia. Ribut soal Petral yang konon merugikan negara $18 miliar dollar!

Semua itu, terkait antara pengusaha dan penguasa. Pengusaha dengan presiden, wakil presiden, dan para pemimpin partai. Telusuri dengan detil. Bukan secara jujur di depan publik. Siapa saja yang terlibat dan bertanggungjawab.  Sampai aliran  dananya?

Coba dibongkar kasus-kasus import, semua kebutuhan pokok rakyat, pasti ada “mutualisma-simbiosa”, adanya kepentingan yang saling terkait antara pengusaha, pejabat, dan presiden, serta pemimpin partai. Ini sudah menjadi rahasia umum.

Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan adanya tokoh politik kuat yang mencoba menjual nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Freeport. Pencatutan nama Jokowi dan JK itu dilakukan agar kontrak Freeport bisa segera diberikan sebelum waktu yang sudah ditentukan. Apakah Sudirman Said itu, hanya ingin membersihkan nama Jokowi dan Jusuf Kalla?

Sungguh yang lebih aneh, Presiden Jokowi yang ingin bertemu dengan Barack Obama pun harus menggunakan jasa “broker” yaitu Derwin Pereira, yang berkantor di Singapura. Derwin Pereira, seperti diakui sebagai CEO dari biro konsultan Pereira. Sungguh Indonesia sudah jatuh ke tangan para makelar.

Negara bukan dipimpin dan dikelola oleh negarawan, tapi dikuasai dan dikelola oleh para makelar “broker” yang berkedok sebagai pejabat, presiden, dan pemimpin partai. Siapa yang dapat  diharapkan lagi menyelamatkan negara dan bangsa ini? Masih adakah? Siapa yang masih memiliki cita-cita "Proklamasi?". Tak aneh kalau Indonesia menuju negara gagal “failed stated”. (sasa/voa-islam.com)