Haram Hukumnya Memilih Partai Tidak Menegakkan Syariah Islam

Jakarta (voa-islam.com) - Para tokoh pergerakan Islam Indonesia dan tokoh partai Islam bertemu membahas masa depan partai-partai Islam dan nasibnya yang kian terpuruk di Gedung dewan Dakwah (DDII),  Jalan Kramat Raya no. 45, Rabu, (27/11/2013) kemarin.

Memilih gedung DDII sebagai tempat pertemuan bukan tanpa alasan. Pasalnya, DDII memiliki sejarah yang berkaitan dengan perjuangan Partai Masyumi, partai Islam yang hampir menorehkan sejarah emas di negeri ini.

Mohammad Natsir dan sejumlah pemimpin Masyumi setelah bebas dari penjara Keagungan di zaman Orde Baru, mendirikan DDII, sebagai gerakan dakwah dan wadah perjuangan, menggantikan Masyumi yang sudah dibubarkan oleh Soekarno, tahun l960.

Natsir yang pernah berguru dengan Haji Agus Salim, saat menjadi  anggota Jong Islamiten Bond (Pemuda Islam),  dan kemudian berguru dengan Ustad Hasan, pemimpin Persis, dan merupakan tokoh yang memiliki komitmen yang kuat terhadap  cita-cita, dan intelektualitas yang sangat  tinggi. Natsir menjadi pemimpin Masyumi berikutnya menggantikan Dr.Sukiman Wirjosandjojo.

Di bawah Natsir, Partai Masyiumi berrsama dengan partai-partai Islam lainnya, seperti NU, Syarikat Islam, dan Perti, berjuang di Konstituante, menjadikan Islam sebagai dasar negara,  sekalipun gagal. Karena, sebelum mencapi keputusan, Soekarno membubarkan Konstituante, dan kembali ke UUD '45. Soekarno berusaha memblok agar partai-partai Islam tidak dapat mewujudkan tujuannya.

Soekarno tidak menginginkan Islam menjadi  sistem bernegara di Indonesia. Sebelumnya, umat Islam  dikhianati para pemimpin sekuler, seperti  Hatta, di  mana para tokoh Islam di minta oleh Hatta, mencabut tujuh kata dalam Undang-undang dasar, yaitu “Ketuhanan  dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, dicoret, pada tanggal l8, Agustus l945. Sehari  sesudah kemerdekaan.

Warisan Partai Islam yang paling monumental dan bersejarah,Partai Masyumi, NU, Syarikat Islam, dan Perti  yang harus terus  hidup di hati dan pikiran bagi seluruh kaum Muslimin, serta harus terus diperjuangkan sampai  tegaknya, yaitu “Negara Islam”, seperti yang dicita-citakan para pemimpin Partai Islam.

Dalam acara pertemuan silaturrahmi di DDII Rabu kemarin, dihadiri berbagai tokoh  pergerakan Islam, antara lain, DR.AM.Saefuddin (Ketua Dewan Pembina DDII), Syuhada Bachri (Ketua DDII),  Dr.Fiuad Amsyari , MS.Ka’ban (Partai PBB),  Wahid Alwi (Wakil Ketua DDII), Abdullah Hehamahuha (mantan Penasehat KPK),  Drs. Ydho Paripurno (Perti), dan sejumlah tokoh Islam lainnya, mereka membahas tentang masa depan partai-partai Islam.

Dalam diskusi yang dipandu oleh Dr.AM.Saefuddin, melihat pentingnya membuat sikap terhadap  pemilu 2014 nanti. Namun,   dalam acara silaturra, silaturahmi dan diskusi yang panjang itu, hingga menjelang shalagt Ashar, disimpulkan bahwa, “haram memilih partai politik, yang asasnya bukan islam, dan tidak menegakkan Syariah Islam".

Para tokoh yang hadir di dalam acara mengharamkan  partai yag tidak memperjuangkan tegaknya syariah Islam,  dan hanya mewajibkan memilih partai yang benar-benar berkomitmen secara sungguh-sungguh dan istiqomah dalam membela dan meperjuangkan prinsip-prinsip Islam.

Karena, menurut AM.Saefuddin, partai-partai sekuler, tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan bangsa   dan negara. Sementara itu , Ketua DDII, Syuhada Bahri, mengkritik  partai-partai Islam, yang tidak komit terhadap  peenegakan Syariah Islam, dan bahkan terlibat tindak korupsi.n Tidak mungkin umat  akan memberikan dukungan dengan jelas, kalau partai-partai Islam tidak mengubah dirinya, dan citranya yang sangat buruk. 

Menurut Syuhada yang lebih penting, lagi partai-partai Islam harus memperjuangkan  kelompok musytad’afin (golongan lemah) alias rakyat miskin. Jangan kalau sudah menjadi  pejabat memperkaya diri mereka sendiri, tetapi lupa kepada rakyat yang harus mereka perjuangkan nasib mereka. Syuhada juga menekankan pentingnya persatuan (ittifaq) bukan persatean (permusuhan) sesama partai Islam. Mungkinkah terwujud? *mashadi.