Catat Ya! Presiden Jokowi Tegaskan “Tidak Akan Lockdown”

 

Oleh:

Hersubeno Arief, wartawan senior

 

SELASA (24/03). Sikap Presiden Jokowi soal penanganan penyebaran virus corona sudah jelas. Tolong catat! Pemerintah pusat tidak akan melakukan lockdown. Tidak akan pembatasan total terhadap pergerakan manusia dan barang seperti dilakukan negara-negara lain.

Sikap tegas Jokowi disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo. “Sekali lagi saya tegaskan, Pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Jokowi yang juga telah memberikan instruksi kepada Kepala Gugus Tugas, tidak akan ada lockdown,” kata Doni lewat video yang beredar sejak Sabtu (21/3) lalu.

Ketika menyampaian sikap tegas Jokowi itu wajah Doni terlihat letih. Bisa dipahami dengan penyebaran virus yang sangat mengkhawatirkan. Dengan kebijakan yang juga membingungkan. Doni mengalami keletihan, baik secara fisik maupun psikis.

Coba perhatikan kalimat yang disampaikan Doni. “Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi.” Kalimat itu menyiratkan bahwa kebijakan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Jokowi. Sebagai Kepala Gugus Tugas, Doni hanya sebagai pelaksana.

Jika terjadi apa-apa, Doni tidak bisa dipersalahkan. Doni hanya prajurit yang menjalankan perintah komandan. Tanggung jawab sepenuhnya di tangan komandan!

Isu untuk melakukan lockdown atau tidak, menjadi perdebatan sengit di masyarakat. Kalangan masyarakat sipil, bahkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang semula tampaknya coba menahan diri, akhirnya juga mendesak pemerintah melakukan lockdown. Setidaknya untuk Jakarta yang menjadi episentrum bencana.

Sikap pemerintah sejak semula sudah terlihat memilih opsi tidak lockdown. Dalam kalkulasi mereka ongkos ekonomi, sosial, dan politiknya jauh lebih mahal. Kekhawatiran itu setidaknya bisa kita baca dari wacana yang dikembangkan oleh buzzer- buzzer yang selama ini dimanfaatkan oleh pemerintah. Mereka menuding kubu oposisi sengaja mendorong-dorong lockdown. Itu jebakan Betmen untuk pemerintah.

Ada agenda tersembunyi menumbangkan pemerintah dengan menumpang momentum bencana virus corona. Sikap itu juga tercermin dari cuitan jubir istana Fadjroel Rahman. “Para pecundang politik mencoba mengail keuntungan di tengah kesulitan masyarakat melawan Covid-19,” kata Fadjroel dalam akun twitternya, @fadjroeL.

“Kita catat perilaku mereka, selain melawan Covid-19, kita bersama melawan para pecundang politik. Insya Allah kita menjadi pemenang! Ber-sama2 dalam #GotongRoyongKemanusiaan ~ FR,” lanjut Fadjroel.

Skenario yang dibayangkan pemerintah bila lockdown, maka UMKM babak belur. Sektor informal hancur, muncul public distrust. Bisa terjadi gejolak sosial, dan pada ujungnya pemerintahan dijatuhkan.

Peluang Tatuh Lebih Besar

Mereka barangkali lupa. Tanpa lockdown, peluang pemerintah jatuh malah jauh lebih besar. Tanpa lockdown, atau apapun namanya berupa pembatasan yang ketat, sektor ekonomi juga sudah hancur-hancuran.

Melihat penanganan pemerintah yang sangat lambat dan cenderung menganggap enteng, sudah terjadi public distrust yang sangat luas. Bukan hanya dari kalangan domestik, tetapi juga dari komunitas internasional.

Rupiah terjun bebas. IHSG (Index Harga Saham Gabungan) runtuh. Dana-dana investor luar negeri terbang semakin menjauh. Masyarakat yang punya duit kabur ke Singapura. Banyak juga yang memilih negara-negara yang relatif aman, seperti Rusia.

Sebagian masyarakat sudah mengambil inisiatif mengurung diri di rumah. Kegiatan ekonomi, di luar kebutuhan rumah tangga sudah mandek. Tinggal para pekerja harian yang terpaksa nekad, mempertaruhkan nyawa. Jangan kaget kalau kita masih melihat banyak yang berdesak-desakan di kereta komuter, kendaraan umum dan lain-lain. Mereka tidak makan bila tidak bekerja. Keluarga mati kelaparan.

Andai saja. Sekali lagi andai saja, pemerintah berani menjamin kehidupan mereka yang isolasi diri di rumah. Mereka akan dengan senang hati untuk berdiam diri di rumah. Mereka pasti senag bercengkerama dengan keluarga, tanpa memikirkan hari ini akan makan apa?

Pemerintah Pusat bisa meniru langkah Pemprov DKI. Disiapkan tunjangan untuk 1,1 juta orang pekerja informal, agar kelangsungan hidup mereka terjamin. Syaratnya, pemerintah berani dan mau menunda proyek-proyek mercusuar. Termasuk rencana membangun ibukota baru. Pangkas anggaran-anggaran lain, alihkan untuk menjamin kehidupan rakyat.

Langkah tersebut jelas akan membebani angaran pemerintah. Tetapi signal yang ditangkap publik akan sangat positif. Membangun kepercayaan publik yang sangat besar.

Pejabat pemerintah juga harus menunjukkan, mereka bersedia hidup prihatin. Menderita bersama rakyat. Rakyat akan bersama dan mendukung pemerintah. Sebab mereka selalu hadir ketika dibutuhkan.

Tanpa lockdown, pembatasan yang ketat, risiko penularan akan meningkat dengan sangat cepat. Sudah dipastikan fasilitas rumah sakit dan tenaga medis kita akan kewalahan. Virus akan kian merajela. Korban terus berjatuhan.

Di media sosial beredar gambar dan pesan, banyak rumah sakit terpaksa memanfaatkan kantong sampah plastik untuk Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis. Termasuk rumah sakit yang menjadi rujukan nasional. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.

Harga nyawa mereka sama dengan sampah? Gambar dan pesan itu benar belum terkonfirmasi. Humas RSCM memang tidak membantah, tetapi menolak menjawab.

Yang sudah pasti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengkonfirmasi banyaknya tenaga medis yang tertular virus dan meninggal dunia karena kekurangan APD. Setiap hari kita membaca pesan dan berita meninggalnya petugas medis. Beberapa di antaranya dokter spesialis dan guru besar.

Betapa menyedihkan. Hati kita seperti disayat sembilu. Air mata mengalir deras tak bisa dibendung. Bangsa ini kehilangan putra-putri terbaiknya. Berjuang di medan tempur terdepan, namun tidak dilengkapi dengan APD yang layak untuk mereka.

Agak susah kita menghindari menggunakan kosa kota mereka “mati konyol” karena kelalaian pemerintah. Kita hanya bisa mendoakan mereka mati syahid, mendapat imbalan surga yang indah. Sampai kapan hal ini dibiarkan terus berlanjut. Apakah rakyat masih boleh berharap dengan kebijakan pemerintah seperti itu.

Mengutip pernyataan Ketua Satgas Penangan Covis-19 IDI Prof dr Zoebairi Djoerban “Kalau tidak mau lockdown, pemerintah jangan bikin kebijakan yang ngawur.” End.*