Perancis Mendekati Pengesahan Larangan Burka

PARIS (voa-islam.com): Di Perancis parlemen menyetujui larangan mengenakan burka. Ini berarti, Perancis mengikuti isu di seluruh Eropa. Tepat setahun lalu sebuah komisi parlemen melakukan tugasnya. Komisi tersebut ditugaskan untuk menyelidiki apakah larangan mengenakan burka bisa diberlakukan. Komisi beranggotakan semua aliran politik dari sayap kiri sampai kanan. Prakarsa berasal dari seorang anggota partai komunis di parlemen.

Setelah penyelidikan selama beberapa bulan, baik penyelidikan yuridis maupun secara praktis, diambil kesimpulan, burka boleh dilarang. Demikian pula pendapat presiden Sarkozy. "Burka bukan lambang keagamaan, tapi bentuk penindasan. Burka tidak diterima di Perancis," ujar Sarkozy.

Mata Tertutup
Di Perancis, baik kubu kiri maupun kanan, sepakat. Busana yang menutup seluruh badan yang dipakai wanita Muslim tidak bisa ditolerir. Dan kini parlemenpun menyetujui rancangan UU yang melarang burka dan juga nikab yang menutup seluruh badan kecuali mata. Wanita yang mengenakan burka hanya bisa melihat dari sebuah celah kecil

Kubu sosialis yang oposisi tidak ikut memilih. Mereka tidak bisa menerima cara yang ditempuh Sarkozy, tapi sama saja, secara garis besarnya mereka mendukung larangan tersebut. Kubu sosialis sebenarnya ikut menyusun rancangan UU pemerintah kanan Perancis itu.

Denda €150
Seorang wanita yang mengenakan burka di jalan atau tempat-tempat umum di Perancis bisa dikenakan denda €150,-. Orang yang memaksa seorang wanita mengenakan burka dihukum lebih berat denda €30.000,- bahkan bisa sampai dihukum penjara satu tahun.

Bagi banyak kalangan di negara-negara Barat, Islam adalah sesuatu yang 'perlu dicurigakan'. Semua hal yang berbau ekstrim Islam, menakutkan. Akibatnya timbul debat tentang jati diri 'sendiri': Begitu bedakah Eropa Barat dengan negara-negara Islam? Penyesuaian apa yang harus dilakukan kaum migran jika ingin datang ke Uni Eropa? Norma dan nilai apa yang berlaku di sini?

Dampaknya ialah peraturan baru. Tahun 2007 pemerintah Inggris memungkinkan larangan berbusana burka di sekolah. Tahun silam rakyat Swiss mendukung larangan membangun menara mesjid. Spanyol tengah mempersiapkan rancangan undang undang untuk melarang semua lambang religius di tempat-tempat umum. Beberapa bulan lalu, parlemen Belgia, sebagai negara pertama Eropa, mendukung larangan mengenakan burka.

Belanda
Juga Belanda turut bersuara. Dalam pemilu awal Juni lalu, masyarakat Belanda secara massal memilih politikus kanan, Geert Wilders yang menentang keras apa yang disebutnya 'islamisasi' Belanda. Larangan berbusana burka seperti yang diinginkan Prancis juga dianggap sesuai dengan trend di Eropa.

Kendati demikian warga Prancis tahu semua risikonya. Bukan hanya karena sebuah larangan oleh banyak warga muslim dianggap suatu stigmatisasi, tapi juga terkait sisi yuridisnya. Para pakar telah memperingatkan larangan berbusana burka di tempat umum bisa bertentangan dengan kebebasan individual seperti tertera dalam UUD Prancis dan Perjanjian Eropa tentang hak asasi manusia.

Menghina?
Menurut Sarkozy, burka menghina perempuan. Tapi pendirian presiden itu tak disebut-sebut dalam undang undang baru. Bagi parlemen Prancis, burka 'bertentangan dengan nilai-nilai republik Prancis'.

Bagaimanapun juga, larangan burka tetap datang - tapi secara resmi, agar supaya polisi bisa menjalankan tugasnya.

Setelah perlemen, RUU larangan mengenakan burka masih harus mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi. Secara resmi larangan mengenakan burka baru akan resmi diberlakukan mulai musim semi 2011.

Pengusaha Kaya Prancis Bayar Denda Burka
Sementara itu seorang pengusaha Prancis menawarkan diri menjual properti untuk membantu wanita muslim yang mengenakan cadar guna membayar denda, bila parlemen Prancis jadi mengesahkan rancangan undang-undang untuk melarang pemakaian cadar di muka umum.  

Dalam pernyataan yang diterbitkan di beberapa surat kabar, Rachid Nekkaz, pengusaha keturunan Aljazair yang mencoba mengikuti pemilihan presiden pada tahun 2007, mengatakan ia akan menggunakan hasil dari penjualan properti sebesar € 1 juta ($ 1.260.000) untuk membantu perempuan untuk membayar denda.(za/rnw)