Pertama Kali Dalam Sejarah Rakyat Mesir Memilih Presiden

Rakyat Mesir hari ini berbondong-bondong pergi ke kotak suara, memilih presiden yang baru. Ini merupakan peristiwa sejarah di Mesir, berlangsung demokrasi, dan presiden di pilih secara bebas. Mesir memiliki penduduk 85 juta, dan akan menentukan masa depan negeri Spinx itu. Jika tidak ada calon presiden yang mendapatkan dukungan 50 persen suara, maka pemilihan akan diulang dalam putaran kekdua, pada bulan Juni nanti.

Sementara itu, tentara Mesir dan kalangan politisi Islam menangguhkan  pembicaraan tentang kekuasaan presiden baru, dan dimulai pembicaraan sesudah pemilihan presiden, ungkap sumber-sumber politik mengatakan, Selasa.

Dewan militer yang mengambil alih setelah Hosni Mubarak digulingkan tahun lalu telah berjanji menyerahkan kekuasaannya kepada presiden yang baru terpilih pada Juli 1. Tetapi, belum jelas kewenangan kewenangan konstitusional apa bagi presiden yang baru itu.

Pembicaraan di parlemen telah dihentikan yang membahas konstitusi bau, para pertengahan April lalu, di mana terjadi perdebatan yang sengit anta kelompok Islam yang menguasai parlemen dengan kalangan sekuler, yang ingin mempertahankan kehidupan sekuler di Mesir.

Partai-partai politik dan milite diharapkan dapat menyeetujui perubahan konstitusi yang akan mengatur kekuasaan presiden,pemerintah,dan parlemen, sebelum pemilihan presiden. Tetapi, kalangan perwira militer menolak rancangan yang sudah disiapkan parlemen. Nampaknya, militer masih menginginkan peran politik di masa depan.

"Tidak ada yang tahu apa hasil dari pemungutan suara ini. Dan tidak ada pihak merasa harus menetapkan terlebih dahulu tentang apa yang dimiliki kekuasaan presiden ," kata seorang pejabat Mesir.

Ikhwanul Muslimin dengan Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) yang memenangkan blok terbesar dalam parlemen, mengatakan bahwa dokumen konstitusi konstitusi permanen belum selesai dirancang.

Tentara, berkuasa sejak "Perwira Bebas" menggulingkan Raja Farouk pada 1952, tampaknya bertekad untuk mempertahankan peran politiknya, meski secara resmi memberikan jalan bagi  presiden sipil. (af)