Peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi Bungkam Atas Masalah Rohingya

MYANMAR (voa-islam.com) - Wanita penerima Hadiah Nobel Perdamaian asal Myanmar, yang diselalu dielu-elukan karena "memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia tanpa kekerasan" Aung San Suu Kyi, justru diam atas masalah yang menimpa Muslim Rohingya di negaranya sendiri. Dia bahkan tidak bereaksi ketika presiden Myanmar, Tein Shien mengajukan usulan untuk mengusir umat Muslim Rohingya dari negara tersebut, analis politik terkemuka mengatakan.

Profesor Ghulam Taqi Bangash, seorang analis politik terkemuka di Ali Zulfikar Shaheed Bhutto Institut Sains dan Teknologi (SZABIST),  
 mengatakan bahwa usulan Presiden Myanmar untuk mengusir Muslim Rohingya dari negara itu adalah "pembersihan etnis" dan penerima hadiah Nobel Perdamaian negara tersebut, Aung San Suu Kyi "dengan keji diam" tentang masalah itu.

"Ini adalah pembersihan etnis .... pemerintah Myanmar dan bahkan wanita pemenang hadiah Nobel ini, [Aung San Suu Kyi] begitu dengan keji diam tentang masalah minoritas ini di Myanmar, "kata Profesor Ghulam Taqi Bangash di Ali Zulfikar Shaheed Bhutto Institut Sains dan Teknologi (SZABIST) kepada Press TV.

Pernyataan tersebut datang setelah Presiden Myanmar Thein Sein mengatakan bahwa Muslim Rohingya harus diusir dari negeri itu dan dikirim ke kamp-kamp pengungsi yang dikelola oleh PBB.

Pemerintah Myanmar menolak untuk mengakui hampir-satu-juta orang komunitas Muslim Rohingya Muslim, yang PBB menyebutnya sebagai salah satu etnis paling teraniaya di dunia.

..Ini adalah pembersihan etnis .... pemerintah Myanmar dan bahkan wanita pemenang hadiah Nobel ini, [Aung San Suu Kyi] begitu dengan keji diam tentang masalah minoritas ini di Myanmar..

Myanmar mengklaim Muslim Rohingya bukan penduduk asli negara itu dan mengklasifikasikan mereka sebagai migran ilegal meskipun mereka telah tinggal di negara itu selama beberapa generasi.

Pemimpin oposisi Myanmar dan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung Suu Kyi yang terpilih ke parlemen setelah dia dibebaskan dari tahanan rumah awal tahun ini. Bagaimanapun, banyak orang yang kecewa atas caranya yang telah menghindari masalah ini.

Bulan lalu di sebuah konferensi pers di Jenewa, Suu Kyi mengatakan dia tidak mengetahui 'jika Muslim Rohingya adalah warga negara Myanmar.

Bangash mengatakan Washington juga secara keji diam atas masalah ini saat Amerika Serikat mencoba untuk membujuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menghentikan mereka dari melakukan hubungan lebih baik dengan Republik Rakyat China.

"Asia Tenggara menjadi jauh lebih mencolok di peta ekonomi untuk Amerika Serikat," tambahnya.

"Mereka lebih harus memperkuat sanksi terhadap Myanmar sampai masalah ini harus diselesaikan tapi mereka tidak melakukan itu," tambah Bangash.

Pemerintah Myanmar saat ini dijalankan oleh tokoh-tokoh militer, yang telah dituduh melakukan pelanggaran  hak asasi manusia.

Lebih dari selusin Muslim tewas pada 3 Juni ketika segerombolan etnis BUddha Rakhine, menyerang sebuah bus penumpang di negara bagian Rakhine di bagian barat negara yang berbatasan dengan Bangladesh tersebut.

Selama dua tahun terakhir, ratusan bahkan ribuan umat Islam etnis Rohingya telah berusaha melarikan diri dengan perahu ke negara-negara terdekat dalam rangka untuk menghindari penindasan sistematis selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh pemerintah BUddha Myanmar terhadap mereka. (by/ptv)