Tentara China Telah Masuk Wilayah Sengketa dengan India

New Delhi (voa-islam.com) - Perdana Menteri India Narendra Modi mengangkat isu keberadaan tentara China di wilayah perbatasan yang masih sengketa dalam kunjungan Presiden China, Xi Jinping, kata Kementerian Luar Negeri India, Kamis (18/9/2014).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri India Syed Akbaruddin mengatakan isu itu dibahas Rabu malam saat kunjungan Xi ke India di tengah-tengah laporan ketegangan yang melibatkan ratusan tentara dari kedua belah pihak di wilayah terpencil Himalaya Ladakh.

Peristiwa itu membayangi kunjungan tiga hari Xi di India. Presiden China melakukan lebih banyak perbincangan formal dengan Modi di New Delhi pada Kamis yang diperkirakan fokus pada penguatan investasi dan hubungan strategis.

"Pertemuan puncak ini merupakan kesempatan para pemimpin mengangkat semua isu-isu substansial yang mempengaruhi kekuatan bilateral," kata Akbaruddin

Akbaruddin mengatakan isu masalah perbatasan diperkirakan akan dibahas pada pertemuan Kamis.

"Perdana Menteri akan menggunakan kesempatan itu untuk mengangkat isu yang dibahas kemarin malam dengan tamunya," katanya saat ditanya tentang sengketa perbatasan itu.

Sekitar 1.000 tentara China telah melewati perbatasan di Chumar, di bagian selatan Ladakh, menurut NDTV dan media lokal setempat.

Laporan itu mengatakan, sebuah pertemuan antara dua perwakilan tentara telah dilakukan pada Rabu guna membahas sengketa perbatasan sepanjang 3.380 kilometer itu.

"Sekitar 1.000 tentara Tiongkok memasuki wilayah India kemarin," kata anggota parlemen setempat dari Partai Modi yang tidak mau disebutkan namanya.

"Pemerintah telah mengirimkan bantuan. Sebuah pertemuan telah diselenggarakan untuk meredam situasi," tambahnya.

China dan India pernah saling berperang  pada 1962 di Arunachal Pradesh, kawasan timur Himalaya, yang hingga kini masih menjadi wilayah sengketa.

Pada April lalu, India menuduh tentara China memasuki wilayahnya yang memicu ketegangan selama tiga pekan yang baru reda setelah tentara kedua belah pihak ditarik mundur. (aj/dbs/may)