Presiden Filipina Tolak Minta Maaf Setelah Sebut Dubes AS 'Seorang Gay dan Anak Pelacur'

MANILA, FILIPINA (voa-islam.com) - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menolak meminta maaf karena menyebut duta besar Amerika Serikat sebagai seorang 'gay' dan 'anak pelacur' dalam sebuah sambutan yang memicu pertikaian diplomatik, kantor berita Inggris the Guardian melaporkan hari Sabtu (13/8/2016).

Departemen Luar Negeri telah memanggil kuasa usaha Filipina untuk menjelaskan mengapa Duterte pekan lalu menertawakan dubes Philip Goldberg dalam sebuah pidato di depan para tentara. Kedutaan Besar AS pada Jum'at (12/8/2016) menegaskan bahwa pernyataan Duterte itu tidak pantas dan tidak dapat diterima.

Namun sang presiden justru menantang. "Saya tidak akan minta maaf untuk apa pun. Ia tidak meminta maaf kepada saya ketika melihat satu sama lain. Mengapa saya harus meminta maaf padanya?".

Duterte mengatakan kepada wartawan bahwa Goldberg yang memulai pertikaian, mengenang selama kampanye untuk pemilu Mei lalu, sang dubes mengkritiknya dengan bercanda tentang memperkosa seorang misionaris Australia yang diserang secara seksual dan dibunuh dalam kerusuhan penjara 1989 di Davao, kota yang dia pimpin selama dua dekade.

"Siapa yang tidak marah padanya? s'aat itu waktu pemilu dan dia mengatakan sesuatu seperti itu?" katanya Jumat selama kunjungan mendadak ke kamp militer di pulau selatan, Jolo.

Kedutaan besar AS memperingatkan bahwa bantuan ke Filipina terikat untuk menghormati hak asasi manusia karena sebagaimana diketahui Duterte mengobarkan perang berdarah terhadap kejahatan yang telah mendorong kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduhnya mentolerir pembunuhan di luar hukum.

Pernyataan kedutaan besar AS ini datang saat polisi Filipina menegaskan bahwa mereka telah membunuh 550 tersangka narkoba sejak pemilihan Duterte.

Sauran penyiaran tingkat atas ABS-CBN bagaimanapun mengatakan bahwa hampir seribu orang telah tewas dalam insiden anti-narkoba, termasuk hampir 400 yang dibunuh oleh preman bayangan.

Duterte secara terbuka merasa bangga bahwa ia telah mengeluarkan perintah tembak mati kepada polisi untuk menangani para tersangka narkoba.

Kedutaan mengatakan bahwa meski AS baru-baru ini menyediakan 32 juta dolar AS bantuan ke Filipina untuk penegakan hukum, dana itu bersayarat.

"Semua bantuan keamanan kami mempromosikan hak asasi manusia melalui konten pelatihan dan dengan mempromosikan profesionalisme, proses hukum dan aturan hukum," kata kedutaan, menambahkan kemitraan AS-Filipina adalah "berdasarkan pada penghormatan bersama untuk aturan hukum". (st/guardian)