Anggota Parlemen Jerman Setuju Larangan Parsial Burqa

BERLIN, JERMAN (voa-islam.com) - Politisi Jerman pada hari Kamis (27/4/2017) menyetujui larangan parsial terhadap  burqa dan satu paket tindakan keamanan yang bertujuan untuk mencegah serangan jihadis.

Undang-undang baru tersebut menyusul beberapa serangan, termasuk sebuah truk yang mengamuk menabrak sebuah pasar Natal Berlin yang menewaskan 12 orang, dan mendahului pemilihan bulan September.

Undang-undang baru tentang penutup wajah tidak sesuai dengan larangan total di tempat-tempat umum yang diminta oleh partai sayap kanan, seperti yang berlaku di negara tetangga Prancis sejak 2011.

Larangan tersebut akan berlaku untuk pegawai negeri - termasuk petugas pemilihan, staf militer dan peradilan - yang menjalankan tugasnya.

"Negara memiliki kewajiban untuk menampilkan dirinya netral secara ideologis dan religius," kata teks undang-undang yang disahkan oleh majelis rendah di malam hari.

Jerman sejak tahun 2015 telah membawa lebih dari satu juta migran dan pengungsi, sebagian besar berasal dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Ini telah memicu reaksi balik xenofobia dan menaikkan pamor partai sayap kanan populis Alternatif untuk Jerman, yang telah berusaha menghubungkan arus masuk ke ancaman terorisme yang meningkat.

'Batas toleransi'

Menteri Dalam Negeri Thomas de Maiziere mengatakan bahwa integrasi sosial imigran diperlukan "agar kita menjelaskan dan mengkomunikasikan nilai-nilai kita dan batas toleransi kita terhadap budaya lain".

Larangan penutup wajah penuh memungkinkan pengecualian - misalnya, bagi petugas kesehatan yang melindungi diri mereka dari infeksi atau petugas polisi yang menyembunyikan identitas mereka.

Orang juga dapat diminta untuk mencopot penutup wajah agar sesuai dengan dokumen identitas mereka.

Langkah keamanan baru juga mencakup penggunaan gelang pergelangan kaki elektronik, jika disetujui oleh hakim, ketika orang-orang tersebut dianggap sebagai ancaman keamanan dalam kasus polisi federal - seperti diketahui bahwa radikal dianggap berpotensi melakukan kekerasan oleh petugas keamanan.

Undang-undang lain membuka jalan bagi pasukan polisi nasional dan negara bagian untuk mengumpulkan data mereka dalam sistem TI terpadu yang baru.

Di bawah langkah baru lainnya, Jerman akan menerapkan peraturan Uni Eropa mengenai pertukaran data penumpang penerbangan untuk melawan terorisme dan kejahatan serius.

Dan serangan fisik terhadap polisi, petugas darurat dan personil militer yang bertugas akan dihukum lebih berat lagi, sampai lima tahun penjara.

Reformasi tersebut menyusul serangan truk 19 Desember di Berlin yang diklaim oleh Islamic State (IS). Polisi Italia menembak tersangka, seorang warga Tunisia berusia 24 tahun Anis Amri, tewas empat hari kemudian.

Kasus Amri memicu kemarahan publik setelah muncul bahwa dia sudah berada di garis merah petugas keamanan dan harusnya telah lama dikirim ke Tunisia, yang selama berbulan-bulan menolak untuk membawanya.

Polisi nasional dan kepolisian dan dinas keamanan telah memantau Amri selama berbulan-bulan, mengetahui bahwa dia telah menggunakan banyak identitas dan alamat dan telah berhubungan dengan militan. (st/MEE)