View Full Version
Jum'at, 26 May 2017

FBI Awasi Menantu Sekaligus Penasihat Senior Presiden Donald Trump, Jared Khusner

AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Menantu Presiden AS Donald Trump yang juga menjabat sebagai penasihat seniornya, Jared Kushner berada di bawah pengawasan sebagai bagian dari investigasi FBI atas dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS.

Kushner sedang diselidiki atas interaksinya dengan duta besar Rusia Sergey Kislyak dan seorang bankir dari Moskow, media AS melaporkan pada hari Jum'at (26/5/2017).

Para penyelidik federal percaya bahwa Kushner memiliki informasi penting yang relevan dengan penyelidikan mereka mengenai dugaan hubungan antara tim kampanye Trump dan Kremlin pada pemilihan presiden tahun 2016.

Gedung Putih telah dilanda krisis atas tuduhan bahwa Trump meminta kepala FBI yang dipecat James Comey untuk membatalkan penyelidikan terhadap hubungan antara antan penasihat keamanan Michael Flynn dan Moskow.

Trump telah mengakui bahwa pemecatan Comey berkaitan dengan "hal Rusia," meningkatkan kemungkinan bahwa menantu laki-lakinya mungkin telah mendorongnya untuk memberhentikan kepala FBI tersebut.

"Saya baru saja memecat kepala FBI, dia gila, benar-benar pekerjaan gila," the Times mengutip Trump. Sementara itu, mantan Senator Connecticut Joe Lieberman telah menarik diri dari pertimbangan untuk dijadikan direktur FBI. Lieberman adalah calon terdepan untuk menggantikan Comey.

Kushner juga dilaporkan telah meyakinkan Trump untuk menyingkirkan Kepala Ahli Strategi Gedung Putih Steve Bannon dari komite prinsip Dewan Keamanan Nasional pada awal April.

Trump telah menunjuk Kushner dengan mengurus urusan Washington di Timur Tengah.

Trump juga telah memberi tugas Kushner, yang tidak memiliki pengalaman politik, dengan memperantarai kesepakatan damai antara Palestina dan Israel.

Kushner juga melakukan perjalanan ke Irak pada bulan April, dilaporkan mencoba untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang situasi keseluruhan di negara tersebut dan menunjukkan dukungannya kepada pemerintah Irak. (st/ptv) 


latestnews

View Full Version