Interpol Hapus Nama Syaikh Yusuf Al-Qaradawi dari Daftar Buruan

LONDON, INGGRIS (voa-islam.com) - Interpol telah menghapus daftar dakwaan online Yusuf al-Qaradawi, salah satu pemimpin agama terkemuka di Timur Tengah, menurut Organisasi Hak Asasi Manusia Arab (AOHR) di Inggris.

Organisasi Kepolisian Internasional itu melakukan langkah tersebut setelah mereka menemukan bahwa kejahatan yang dituduhkan Qaradawi tidak lebih dari sebuah cover untuk penentangan "kejahatan politik" terhadap pihak berwenang di Mesir - negara yang meminta ulama tersebut dimasukkan dalam daftar buruan Interpol pada tahun 2014, AOHR mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Ahad (10/9/2017).

Qaradawi, seorang Mesir, tinggal di pengasingan di Qatar.

"Keputusan Interpol untuk menghapus nama al-Qaradawi dan nama lainnya dapat dianggap sebagai kekalahan bagi rezim Mesir," kata Mohamed Jamil, presiden AOHR.

"Rezim ini berfokus pada pembunuhan orang-orang Mesir, melaksanakan operasi penahanan berskala luas dan penghilangan paksa, mengeluarkan pengakuan dengan menggunakan penyiksaan, yang kemudian mereka gunakan terhadap para tahanan di pengadilan dan meminta pemberitahuan merah dari Interpol, dalam apa yang hanya bisa disebut penyalahgunaan murah teradap organisasi terhormat yang memiliki tujuan mulia memerangi kejahatan di seluruh dunia.

Interpol mengadakan beberapa diskusi dan pertukaran komunikasi dengan AOHR tentang Qaradawi, kata pernyataan tersebut.

Qaradawi, 91, ketua Persatuan Cendekiawan Internasional, terdaftar sebagai orang yang dicari untuk perampokan, pembakaran dan pembunuhan yang dilakukan setelah kudeta militer Mesir tahun 2013.

Semua dugaan kejahatan itu kemudian ditemukan dibuat saat terjadi selama ketidakhadirannya dari Mesir, dan tidak dapat dipercaya dilakukan oleh seseorang seusia dan reputasinya, kata AOHR.

"Banyak negara, termasuk yang lebih spesifik Uni Emirat Arab, berada di balik daftar al-Qaradawi dalam daftar (orang) yang diburu ini," kata Jamil.

"Ketika namanya diterbitkan, ada keadaan euforia umum di media Emirati yang diikuti oleh media Mesir, dan pihak lain yang selalu berusaha untuk membusukkan orang-orang yang menentang rezim Mesir," tambahnya.

"Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama, karena setelah beberapa saat kebenaran menjadi jelas dan segala sesuatunya akan kembali ke jalan yang benar."

Sistem yang salah

Jamil juga mengatakan bahwa Interpol terkadang menukar surat tuntutan tersebut dengan pemerintah secara langsung tanpa mempublikasikannya di situsnya.

"Ini digunakan secara luas oleh rezim diktator dalam eksploitasi sistem yang terang-terangan untuk menangkap individu yang diinginkan karena menentang rezim-rezim ini," katanya.

Jamil meminta Interpol untuk menghentikan praktik ini dan menerapkan kontrol ketat sehingga pemerintah tidak dapat lagi menggunakannya untuk mengejar lawan politik yang telah mereka ajukan untuk tuntutan pidana. (st/aje)