Hamas Perluas Penyelidikan Serangan Bom yang Menargetkan PM Palestina

JALUR GAZA, PALESTINA (voa-islam.com) - Gerakan perlawanan Palestina Hamas telah mengumumkan bahwa penyelidikan atas sebuah serangan bom yang menargetkan Perdana Menteri Otoritas Palestina Rami Hamdallah saat melakukan kunjungan ke Jalur Gaza telah diperlebar sehingga pihak berwenang dapat menentukan siapa yang berada di balik langkah anti-rekonsiliasi tersebut.

Tawfeeq Abu Naim, kepala badan keamanan Hamas di Gaza, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (14/3/2018) bahwa penyelidikan tersebut akan diperlebar untuk membantu mengungkapkan keadaan di sekitar serangan bom pinggir jalan yang menargetkan konvoi Hamdallah tak lama setelah dia memasuki Gaza sehari sebelumnya.

Enam petugas keamanan terluka dalam serangan tersebut, yang menyebabkan Hamdallah, seorang tokoh senior partai Fatah pimpinan Presiden Mahmud Abbas, tidak terluka.

Hamas, penguasa yang memerintah di Gaza sejak 2007, sepakat sebagai bagian dari kesepakatan pada bulan Oktober untuk menyerahkan kekuasaan administratif kepada Otoritas Palestina yang didominasi Fatah di Tepi Barat yang diduduki Israel. Namun, transisi jauh dari selesai.

Abbas mengatakan pada hari Selasa bahwa Hamas harus bertanggung jawab atas serangan terhadap konvoi Hamdallah, dan menambahkan bahwa gerakan perlawanan masih merupakan kekuatan de facto di jalur Gaza.

Otoritas Hamas, bagaimanapun, telah mengindikasikan bahwa serangan tersebut terjadi karena mereka yang menentang rekonsiliasi.

Kementerian dalam negeri di Gaza mengatakan pada hari Rabu bahwa "komite investigasi tingkat tinggi" telah ditugaskan untuk menangani situasi tersebut. Ini belum menguraikan rincian lebih lanjut tentang penyelidikan dan identitas tersangka.

Hamdallah mengatakan bahwa serangan terhadap konvoi tersebut tidak akan mengakhiri komitmen pemerintahnya untuk melanjutkan rekonsiliasi.

Namun, dia mengulangi seruan sebelumnya oleh Otoritas Palestina untuk penyerahan penuh kekuasaan oleh Hamas.

"Tanpa keamanan tidak akan ada pemerintah," kata Hamdallah, menambahkan, "Kami berbicara tentang keamanan internal, polisi dan pertahanan sipil."

Hamas setuju untuk melakukan rekonsiliasi terutama untuk membantu meringankan kekhawatiran kemanusiaan mengenai situasi di Gaza, sebuah daerah kantong penduduk berpenduduk padat di Laut Tengah, yang terus menderita pengepungan Israel yang melumpuhkan.

Gerakan itu telah melawan agresi Israel selama bertahun-tahun selain bertempur dalam tiga perang yang telah menimbulkan kerugian besar pada rezim di Tel Aviv. (st/ptv)