AS Sebabkan Kematian 20 Juta Orang Sejak Perang Dunia II

AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Amerika Serikat telah menjadi pelanggar terbesar hak asasi manusia sejak Perang Dunia II, yang secara langsung menyebabkan kematian lebih dari 20 juta orang dalam 70 tahun terakhir, kata seorang analis politik Amerika di Virginia.

Sebuah penelitian yang dilakukan beberapa tahun lalu oleh sejarawan Amerika James Lucas mengungkapkan bahwa pasukan militer AS secara langsung bertanggung jawab atas kematian antara 20 hingga 30 juta orang dalam perang dan konflik di 37 negara, kata Keith Preston, pemimpin redaksi AttacktheSystem.com.

Dalam hal kebijakan domestik, pemerintah AS telah mempromosikan atau setidaknya mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia secara luas di negara itu, termasuk mengenai masalah kemiskinan, kejahatan, rasisme dan kekerasan senjata, Preston pada hari Rabu (25/7/2018).

Mantan Presiden AS Jimmy Carter mengatakan Selasa bahwa Amerika telah kehilangan posisinya sebagai apa yang disebut pemimpin global untuk hak asasi manusia di bawah Presiden Donald Trump.

"Kita harus menjadi pejuang hak asasi manusia. Kita adalah negara adikuasa, bukan hanya berdasarkan kekuatan militer; bagian dari definisi itu harus menjadi komitmen terhadap hak asasi manusia," kata Carter pada acara di The Carter Center di Atlanta, Georgia.

"Kami telah kehilangan komitmen jangka panjang untuk hak asasi manusia," katanya. “Kita harus menjadi negara adidaya karena kita mendukung hal-hal yang penting bagi semua orang di bumi dan saya pikir hak asasi manusia adalah salah satunya.”

Carter, 93, menjabat sebagai presiden AS 39 dari 1977 hingga 1981.

Preston mengatakan, bagaimanapun, bahwa AS tidak pernah menjadi pemimpin hak asasi manusia di tempat pertama, disorot oleh kejahatan dan pelanggaran yang luas di negara sendiri dan di seluruh dunia.

"Gagasan bahwa Amerika Serikat adalah seorang pejuang hak asasi manusia atau memiliki dampak menyebarkan perdamaian dan hal-hal seperti itu benar-benar bodoh," kata Preston.

"Amerika Serikat hanyalah sebuah kerajaan dunia modern, seperti kekaisaran Inggris sebelumnya," katanya.

Komentar Carter muncul ketika Trump dan pemerintahannya terus menghadapi kritik luas karena memisahkan ribuan keluarga tidak berdokumen yang secara ilegal melintasi perbatasan AS-Meksiko.

Pada bulan Februari, organisasi advokasi hak asasi manusia Amnesty International menuduh Trump melanggar hak asasi manusia dengan mengadopsi politik "kebencian".

"Presiden Trump mengambil tindakan yang melanggar hak asasi manusia di dalam dan di luar negeri," kata kelompok yang berbasis di Inggris tersebut dalam laporan tahunannya berjudul Hak Asasi Manusia Dunia. (st/ptv)

Foto: Ilustrasi