Peringati Setahun Genosida Myanmar, Pengungsi Rohingya di Bangladesh Gelar Protes Tuntut Keadilan

COX'S BAZAAR, BANGLADESH (voa-islam.com) - Ribuan pengungsi Rohingya pada hari Sabtu (25/8/2018) menggelar protes meminta keadilan, setahun sejak penumpasan berdarah militer Myanmar yang memaksa sejumlah besar orang melarikan diri ke kamp-kamp di Bangladesh.

Sekitar 700.000 Muslim Rohingya telah melarikan diri ke perbatasan ke Bangladesh, sejak Agustus, untuk melarikan diri dari penumpasan militer berdarah yang telah meninggalkan jejak desa-desa yang dibakar dan pembunuhan dan pemerkosaan oleh pasukan bersenjata Myanmar.

Ribuan orang meneriakkan, "kami menginginkan keadilan dari PBB" ketika mereka berkumpul untuk pawai damai.

Di kamp Kutupalong, spanduk raksasa menyatakan: "Tidak Lagi: Hari Peringatan Genosida Rohingya. 25 Agustus, 2018."

Beberapa orang memakai bandana yang bertuliskan slogan "Selamatkan Rohingya" sementara yang lain melambai-lambaikan bendera.

Lebih banyak pawai dan pertemuan direncanakan di seluruh tempat yang telah menjadi kamp pengungsi terbesar di dunia tersebut, kata aktivis.

Pasukan keamanan Myanmar telah melakukan perkosaan, pembunuhan, penyiksaan dan membakar rumah-rumah Rohingya. PBB dan Amerika Serikat telah menggambarkan penumpasan tentara sebagai "pembersihan etnis".

Pemerintah tidak mau mengakui tuduhan itu, malah menyalahkan kekerasan tersebut pada pejuang Rohingya dengan tuduhan mereka menyerang pos-pos keamanan yang memicu pembalasan. Ini adalah eksodus terbaru dari populasi yang telah lama ditolak kewarganegaraan dan hak-hak dasar lainnya.

Hampir 7.000 orang Rohingya tewas dalam bulan pertama penumpasan, Agustus, menurut Doctors Without Borders (MSF).

Pemerintah Myanmar yang mayoritas beragama Buddha mengatakan Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh, meskipun beberapa telah tinggal di negara ini selama beberapa generasi.

Adegan dari Muslim Rohingya yang melarikan diri secara massal ketika desa mereka di Negara Bagian Rakhine terbakar di belakang mereka telah memicu kemarahan di seluruh dunia.

Otoritas Myanmar terus menyangkal dokumentasi pembantaian yang terus berkembang.

Pada bulan September, menteri keamanan perbatasan negara bagian Rakhine membuat jijik dunia ketika mengatakan tentang laporan perkosaan massal dengan mengatakan: "Di mana buktinya? Lihatlah para wanita yang membuat klaim ini - apakah ada yang ingin memperkosa mereka?"

Investigasi internal yang dilakukan oleh militer dirilis akhir tahun lalu, membersihkan diri mereka sendiri atas kekejaman terhadap Rohingya yang dilaporkan, dan digambarkan sebagai 'cuci tangan' oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia.

"Kami di sini ingat sampai 25 Agustus. Kami menginginkan keadilan. Kami ingin mereka [Myanmar] mengakui kami sebagai Rohingya. Kami sangat sedih karena kami tidak berada di tanah kelahiran kami," kata seorang pemrotes berusia 40 tahun, Mohammad Hossain. , di Kutupalong ke AFP.

Yanghee Lee, seorang utusan khusus PBB tentang hak asasi manusia menggambarkan operasi militer keras Myanmar sebagai sangkut paut "tanda genosida".

Tekanan juga meningkat dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang membahas apakah akan memulai penyelidikan terhadap tindakan keras tersebut.

Myanmar, yang menyangkal tuduhan pembersihan etnis, telah menolak langkah itu, dengan mengatakan itu bukan penandatangan atau anggota Statuta Roma yang mendukung ICC.

Penolakan Myanmar

Minggu ini, pemimpin sipil Myanmar mengatakan terserah kepada Bangladesh "untuk memutuskan seberapa cepat" repatriasi para pengungsi dapat diselesaikan dan bersikeras "ancaman teroris" yang ditampakkan oleh pejuang Rohingya tetap "nyata dan nyata".

Aung San Suu Kyi membela operasi militer di masa lalu, dan pihak berwenang mengklaim penumpasan keamanan itu sebagai tanggapan terhadap serangan militan Rohingya di pos polisi.

PBB dan kelompok hak asasi internasional mengatakan kondisi belum siap untuk kembali.

"Mungkin beberapa dekade sampai mereka dapat dengan aman kembali ke Myanmar, jika pernah," kata kepala misi MSF di Bangladesh Pavlo Kolovos dalam sebuah pernyataan.

Myanmar telah menyeret kakinya selama berbulan-bulan selama pemulangan minoritas Muslim, bersikeras bahwa wilayah tersebut aman untuk kepulangan mereka tetapi menolak akses ke pihak luar untuk mengevaluasi kondisi.

Myanmar dan Bangladesh pada November lalu setuju untuk memulai memulangkan Rohingya, tetapi para pengungsi menyatakan keprihatinan bahwa mereka akan menghadapi kondisi yang tidak aman di Myanmar jika prosesnya tidak dipantau oleh kelompok bantuan internasional.

PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia lainnya telah memperingatkan bahwa pemulangan massal Rohingya akan menjadi prematur, karena Myanmar belum membahas diskriminasi hukum sistematis dan penganiayaan yang dihadapi minoritas tersebut selama beberapa dekade.

Meskipun Bangladesh dan Myanmar bersumpah untuk memulai repatriasi pada bulan Januari, rencana itu telah berulang kali ditunda karena kedua pihak menyalahkan satu dan yang lain karena kurangnya persiapan.

Lebih dari 8.000 pengungsi sedang menunggu repatriasi menurut daftar yang disusun oleh Bangladesh.

Kedua negara telah saling menuduh tentang siapa yang bertanggung jawab atas keterlambatan itu.

Bangladesh mengatakan Myanmar mencoba untuk mengulur waktu dengan berpura-pura bekerja sama atas repatriasi untuk kepentingan komunitas internasional. (st/TNA)