87 Persen Pengungsi Rohingya Tidak Ingin Direlikasi ke Pulau Terpencil di Teluk Benggala

COX'S BAZAAR, BANGLADESH (voa-islam.com) - Setidaknya 87 persen pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp-kamp sementara di Bangladesh selatan tidak mau dipindahkan ke sebuah pulau terpencil di Teluk Benggala, kata media setempat pada hari Senin (27/8/2018) mengutip laporan polisi.

Laporan ini didasarkan pada survei yang dilakukan oleh polisi cabang khusus distrik Cox's Bazar, menurut New Age, sebuah harian lokal.

Cox's Bazar telah menampung sekitar satu juta pengungsi, termasuk lebih dari 750.000 orang yang datang ke Bangladesh menyusul kekerasan di negara bagian Rakhine di Myanmar barat tahun lalu.

Sebelumnya, pemerintah Bangladesh telah mengumumkan rencananya untuk merelokasi pengungsi Rohingya ke Pulau Bhasanchar sampai pemulangan mereka.

Mengutip laporan tersebut, harian itu mencatat Rohingya menyebutkan isolasi lokasi, rasa takut akan bantuan dan fasilitas pengobatan yang terhambat dan isolasi dari keluarga mereka di antara 10 penyebab ketidaksediaan mereka untuk pergi ke pulau itu.

"Pemerintah akan mengambil perwakilan dari semua otoritas yang terkait, termasuk perwakilan Rohingya, anggota LSM lokal dan internasional dan badan-badan hak asasi manusia ke Pulau Bhasanchar sebelum relokasi untuk memeriksa kondisi sebenarnya di sana," Muhammad Habibul Kabir Chowdhury, kepala Urusan Pengungsi di Manajemen Bencana Dan Departemen Bantuan, kepada Anadolu Agency.

"Relokasi itu tidak akan dilaksanakan sampai pemerintah dikonfirmasi menyediakan fasilitas yang lebih baik daripada kamp pengungsi Ukhiya dan Tekhnaf di Cox's Bazar," tambahnya mengacu pada kamp pengungsi saat ini di kota.

Memperhatikan bahwa Bangladesh sedang menghadapi krisis lingkungan, Chowdhury mengatakan bahwa perbukitan, hutan ditebangi, dan penduduk setempat menghadapi masalah yang terlalu padat sebagai akibat dari masuknya Rohingya.

Bersamaan dengan pandangan yang sama, Komisioner Komisi Bantuan dan Pemulangan Pengungsi Bangladesh (RRRC) Mohammad Abul Kalam mengatakan: "Pemerintah akan menerapkan proses relokasi mempertimbangkan semua isu terkait dan krisis kemanusiaan orang-orang Rohingya."


Pusat rehabilitasi

Namun kedua pejabat itu mengatakan mereka belum melihat laporan polisi.

Pada bulan November tahun lalu, Angkatan Laut Bangladesh melayangkan tender untuk pembangunan "pusat rehabilitasi" di Pulau Bhasanchar untuk pengungsi Rohingya.

Pada tahap pertama, 100.000 orang Rohingya akan dipindahkan ke Bhasanchar dan sisanya akan dipindahkan kemudian sejalan dengan rencana pemerintah, kata Chowdhury.

Pada 25 Agustus 2017, Myanmar melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap minoritas etnis Muslim, menewaskan hampir 24.000 warga sipil dan memaksa 750.000 orang lainnya melarikan diri ke Bangladesh, menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA).

Dalam laporannya baru-baru ini, Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira, OIDA meningkatkan perkiraan jumlah Rohingya yang terbunuh menjadi 23.962 (± 881) dari angka Dokter Tanpa Batas (MSF) sebelumnya sebesar 9.400.

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dilemparkan ke dalam api, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, kata laporan OIDA, menambahkan bahwa 17.718 (± 780) wanita dan gadis Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar. Lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar dan 113.000 lainnya dirusak, tambahnya.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang-orang yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat karena puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan negara Myanmar. Dalam laporannya, para penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. (st/aa)