Pejabat Palestina Pertimbangkan Tindakan Balas Dendam Terhadap Hukuman AS

TEPI BARAT, PALESTINA (voa-islam.com) - Seorang anggota senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengatakan badan itu menimbang langkah-langkah balas dendam terhadap hukuman AS, termasuk menghentikan kerja sama keamanan.

"Ini adalah salah satu langkah yang mungkin kami pikirkan," kata Hanan Ashrawi, anggota komite eksekutif PLO, dalam konferensi pers di Ramallah, (Rabu 12/9/2018).

"Kami memikirkan banyak hal yang bisa dilakukan," tambahnya.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah mengeksekusi serangkaian tindakan hukuman terhadap warga Palestina dalam upaya untuk mendorong mereka ke meja perundingan dalam mengejar apa yang disebut rencana perdamaian yang disebutnya sebagai "kesepakatan akhir".

Akhir bulan lalu, Washington memutuskan untuk membatalkan semua pendanaan AS ke Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) sebagai langkah pertama.

Kemudian, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa Washington telah membatalkan dana lebih dari $ 200 juta untuk Otoritas Palestina, yang menyebabkan pejabat Palestina mengecam langkah itu sebagai "pemerasan."

Pemerintah AS juga menutup misi diplomatik Palestina di Washington pada hari Senin, setelah menuduh para pejabat Palestina tidak mendukung pembicaraan damai dengan Israel.

Para pemimpin Palestina mempertahankan bahwa semua keputusan ini bias terang-terangan mendukung Israel dan dirancang untuk memaksa mereka menerima syarat-syarat Trump.

"Pemerintahan Amerika ini telah mengadopsi semua posisi pemerintahan ekstrim, sayap kanan, garis keras, rasis Israel dalam sejarah Israel," tambah Ashrawi.

Dia menegaskan kembali bahwa kepemimpinan Palestina akan membahas kemungkinan tanggapan setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas menghadiri pertemuan Majelis Umum PBB di New York akhir bulan ini.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji keputusan AS untuk menutup misi Palestina di Washington.

"Penolakan (Palestina) untuk bernegosiasi dengan Israel dan serangan tak terkendali terhadap Israel tidak hanya tidak akan meningkatkan perdamaian tetapi tidak akan membuat segalanya lebih baik bagi rakyat Palestina," katanya kepada anggota kabinetnya, Rabu.

Hubungan antara AS dan Palestina telah memburuk sejak Trump memicu kemarahan internasional pada 6 Desember 2017 dengan menyatakan bahwa Washington mengakui  al-Quds Yerusalem sebagai "ibu kota" Israel dan bahwa ia telah menginstruksikan pemerintahannya untuk memulai proses pemindahan Kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke kota kuno.

Pengumuman itu memicu peringatan internasional yang keras bahwa itu akan membawa lebih banyak kekacauan ke kawasan Timur Tengah.

AS pada akhirnya tetap jadi memindahkan kedutaannya ke kota suci pada bulan Mei . (st/ptv)