Mesir Larang Penjualan Rompi Kuning, Takut Protes Gilets Jaunes di Prancis Ditiru

KAIRO, MESIR (voa-islam.com) - Pihak berwenang Mesir diam-diam menekan penjualan rompi kuning reflektif takut bahwa mereka dapat mendorong protes tiruan yang diilhami oleh demonstrasi Gilets Jaunes yang terjadi di Prancis. Langkah itu diambil sebagai tindakan pencegahan karena Mesir mendekati ulang tahun ketujuh revolusi yang menggulingkan diktator Hosni Mubarak setelah 30 tahun berkuasa bulan depan. Segala bentuk pertemuan publik dilarang.

Menurut kesaksian dari dealer peralatan industri di Kairo, para pengecer telah diinstruksikan untuk tidak menjual rompi kuning ke pembeli yang berjalan kaki dan untuk membatasi bisnis untuk penawaran grosir dengan perusahaan yang diverifikasi, tetapi hanya setelah mendapatkan izin dari pasukan keamanan.

"Mereka tampaknya tidak ingin siapa pun melakukan apa yang dilakukan di Prancis," kata seorang pengecer. Yang lain menambahkan bahwa, “Polisi datang ke sini beberapa hari yang lalu dan mengatakan kepada kami untuk berhenti menjualnya. Ketika kami bertanya mengapa, mereka mengatakan bahwa mereka bertindak berdasarkan instruksi. ”Keduanya berbicara kepada wartawan tentang kondisi anonimitas, karena takut pembalasan dari pihak berwenang.

Para pejabat keamanan menegaskan bahwa pembatasan akan tetap berlaku sampai akhir Januari, tetapi Kementerian Dalam Negeri menolak mengomentari masalah ini. Selama dua tahun terakhir, ratusan perwira polisi dan tentara telah dikerahkan di seluruh negeri untuk membatalkan protes atau peringatan revolusi.

Rompi kuning yang dipakai oleh pengunjuk rasa Prancis telah menjadi simbol gelombang demonstrasi menentang kenaikan pajak bahan bakar dan kebijakan ekonomi Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Media Mesir telah meliput protes Paris secara teratur, tetapi lebih menekankan pada kerusuhan, penjarahan dan pembakaran, dalam upaya untuk mendukung peringatan dari Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi bahwa tindakan jalanan mengarah ke kekacauan. Pada bulan Oktober, Al-Sisi bahkan menggambarkan revolusi Mesir 2011 sebagai "obat yang salah untuk diagnosis yang salah," menyatakan bahwa protes tersebut telah mencapai perubahan yang tidak memadai karena kurangnya pemahaman di antara orang-orang tentang apa masalah di negara itu.

Mesir telah menyaksikan penindasan dramatis terhadap kebebasan berbicara sejak kudeta militer pada tahun 2013 yang membawa Al-Sisi, seorang jenderal saat itu yang kemudian berkuasa. Pemerintah juga telah meningkatkan peraturan perundang-undangan atas dasar "keamanan nasional". Ikhwanul Muslimin, yang memainkan peran instrumental dalam revolusi dan kemudian terpilih untuk memerintah, sejak itu telah dilarang dan dinyatakan sebagai kelompok teroris.

Amnesty International menggambarkan situasi di Mesir sebagai krisis hak asasi manusia terburuk di negara itu dalam beberapa dekade, dengan negara secara sistematis menggunakan penangkapan sewenang-wenang dan penghilangan paksa untuk membungkam setiap perbedaan pendapat dan menciptakan suasana ketakutan. Ratusan wartawan dan aktivis hak asasi manusia juga ditangkap dan ditahan tanpa pengadilan.

Pemerintah di Kairo telah mengkritik temuan banyak LSM dan menuduh mereka dengan sengaja "menyesatkan" tentang pelanggaran hak asasi manusia di Mesir. (st/MeMo)