Sudan Selidiki Presiden Terguling Omar Al-Bashir Atas Tuduhan Pencucian Uang

KHARTOUM, SUDAN (voa-islam.com) - Jaksa penuntut umum Sudan telah mulai menyelidiki Presiden terguling Omar al-Bashir atas tuduhan pencucian uang dan kepemilikan sejumlah besar mata uang asing tanpa dasar hukum, kata sebuah sumber pengadilan kepada kantor berita Reuters, Sabtu (20/4/2019).

Sumber itu mengatakan bahwa intelijen militer telah menggeledah rumah al-Bashir dan menemukan koper-koper memuat lebih dari $ 351.000 dan enam juta euro($6.75m), serta lima juta pound Sudan ($ 104.837).

"Kepala jaksa penuntut umum ... memerintahkan [mantan] presiden ditahan dan dengan cepat menginterogasi dalam persiapan untuk membawanya ke pengadilan," sumber pengadilan mengatakan kepada Reuters.

"Penuntutan publik akan menanyai mantan presiden di penjara Kobar," tambah sumber itu.

Kerabat tidak dapat segera dihubungi pada hari Sabtu untuk berkomentar tentang penyelidikan tersebut.

Al-Bashir, yang juga sedang diburu oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas tuduhan genosida di wilayah Darfur barat negara itu, telah digulingkan pada 11 April oleh militer setelah berbulan-bulan protes terhadap pemerintahannya dan telah ditahan di kediaman presiden.

Keluarga Al-Bashir mengatakan pekan ini bahwa mantan presiden telah dipindahkan ke penjara Kobar dengan keamanan tinggi di Khartoum.

Sebagai presiden, al-Bashir sering memainkan permulaannya yang sederhana sebagai anak dari keluarga petani miskin di Hosh Bannaga, sebuah desa kecil yang sebagian besar terdiri atas rumah-rumah lumpur di tepi timur Sungai Nil sekitar 150 km utara Khartoum.

Asosiasi Profesional Sudan (SPA), yang telah memimpin protes, telah menyerukan pertanggungjawaban al-Bashir dan anggota pemerintahannya, pembersihan korupsi dan kronisme dan meredakan krisis ekonomi yang memburuk selama tahun-tahun terakhir al-Bashir dalam kekuasaan.

Pada hari Rabu, dewan militer transisi Sudan memerintahkan bank sentral untuk meninjau transfer keuangan sejak 1 April dan untuk menyita dana "tersangka", menurut kantor berita SUNA.

Dewan juga memerintahkan "penangguhan pengalihan kepemilikan saham apa pun sampai pemberitahuan lebih lanjut dan untuk melaporkan transfer saham atau perusahaan besar atau mencurigakan" kepada pihak berwenang.

'Revolusi tidak lengkap'

Sementara itu, ada juga tekanan yang meningkat pada dewan militer untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.

Ketua Komisi Uni Afrika, Moussa Faki Mahamat, akan bertemu para pemimpin dewan di Khartoum pada hari Sabtu.

Hiba Morgan dari Al Jazeera, melaporkan dari ibukota Sudan mengatakan: "Ini bukan pertama kalinya dia bertemu bagian dari dewan setidaknya. Mereka juga bertemu pada hari Selasa dan membahas perkembangan terbaru di Sudan."

"Komisi Uni Afrika sudah sangat jelas sejak dewan militer mengambil alih dari Presiden al-Bashir bahwa mereka tidak setuju dengan pengambilalihan militer dan mereka mengatakan bahwa kecuali dewan militer menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah transisi sipil yang independen, maka revolusi rakyat tidak akan lengkap dan Sudan akan berisiko kehilangan keanggotaannya di Uni Afrika, "tambahnya. (st/Aje)