Militer Sudan dan Oposisi Setujui Pembentukan Dewan Sipil-Militer Gabungan

KHARTOUM, SUDAN (voa-islam.com) - Penguasa militer dan pemimpin protes Sudan telah menyetujui pembentukan dewan sipil-militer gabungan yang akan memimpin transisi dari tiga dekade pemerintahan otokratis oleh Omar al-Bashir.

"Kami sepakat pada dewan gabungan antara warga sipil dan militer," kata salah satu pemimpin kampanye protes, Ahmed al-Rabia, kepada AFP, Sabtu (27/4/2019).

"Kami sekarang dalam konsultasi tentang berapa persen dewan harus diwakili oleh warga sipil dan berapa banyak oleh militer," tambahnya.

Dewan sipil-militer gabungan dimaksudkan untuk menjadi "badan penguasa yang berdaulat" yang akan membantu membangun pemerintahan sipil transisi, menurut sumber yang dekat dengan aliansi oposisi.

Perjanjian mengenai pembentukan dewan dianggap sebagai terobosan besar dalam pembicaraan antara kedua pihak sejak kepemimpinan militer saat ini sejauh ini menolak untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.

Dewan Militer Transisi Sudan (TMC), sebuah badan beranggotakan 10 orang yang menggulingkan dan menangkap presiden Omar Al-Bashir setelah protes berbulan-bulan pada 11 April, telah menyatakan bahwa mereka akan memerintah hingga dua tahun menjelang pemilihan umum di negara Afrika Timur Laut tersebut.

Kelompok-kelompok oposisi dan pengunjuk rasa, dalam jumlah ribuan, tetap berkemah di luar markas militer di ibukota Khartoum sejak penggulingan, menyerukan agar penguasa militer mundur.

"Saya senang dengan hasil pembicaraan. Para pengunjuk rasa lainnya juga akan senang," kata pengunjuk rasa Ahmed Najdi, yang secara teratur berkemah di luar kompleks militer selama beberapa pekan terakhir. "Kami masih menunggu komposisi akhir dewan gabungan."

Para pemimpin protes telah bersumpah untuk terus mengorganisir aksi duduk dan aksi unjuk rasa lainnya sebagai bagian dari kampanye meluas untuk menghadapi junta dan mendorong transfer kekuasaan ke pemerintahan sipil.

Protes di Sudan pecah pada 19 Desember 2018, di hadapan keputusan pemerintah untuk melipattigakan harga roti. Itu dengan cepat berubah menjadi gerakan massa melawan rezim yang berkuasa, dan akhirnya menyebabkan kejatuhan Bashir.

Bashir, yang memerintah Sudan selama 30 tahun, telah mengambil alih kekuasaan dalam kudeta pada tahun 1989.

Pria berusia 75 tahun itu digulingkan setelah 16 minggu protes dan ditahan bersama mantan pejabat lainnya di penjara Kobar di Khartoum.

Bashir dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan perannya dalam genosida di wilayah Darfur. Dia menyangkal memiliki peran.

Pemimpin oposisi Sudan Sadiq al-Mahdi telah menyerukan agar negara itu "segera" bergabung dengan pengadilan yang bermarkas di Den Haag yang telah mendakwa Bashir. (st/ptv)