Anggota Parlemen Austria Setujui Larangan Jilbab di Sekolah Dasar

WINA, AUSTRIA (voa-islam.com) - Anggota parlemen Austria pada hari Rabu (15/5/2019) menyetujui undang-undang yang bertujuan untuk melarang jilbab di sekolah dasar, suatu langkah yang diusulkan oleh pemerintah sayap kanan yang berkuasa.

Untuk menghindari tuduhan bahwa hukum tersebut mendiskriminasi umat Islam, teks tersebut merujuk pada "pakaian yang dipengaruhi secara ideologis atau agama yang dikaitkan dengan penutup kepala".

Namun, perwakilan kedua bagian dari koalisi pemerintahan, Partai Rakyat kanan-tengah (OeVP) dan Partai Kebebasan sayap kanan (FPOe), telah menegaskan bahwa undang-undang itu menargetkan pada jilbab.

Juru bicara pendidikan FPOe, Wendelin Moelzer mengatakan undang-undang itu adalah "sinyal terhadap Islam politik" sementara anggota parlemen OeVP Rudolf Taschner mengklaim langkah itu diperlukan untuk membebaskan anak perempuan dari "penaklukan".

Pemerintah mengatakan penutup kepala patka yang dikenakan anak laki-laki Sikh atau kippa Yahudi tidak akan terkena larangan tersebut.

Organisasi komunitas Muslim resmi Austria, IGGOe sebelumnya mengutuk proposal itu sebagai "tak tahu malu" dan "taktik pengalihan".

IGGOe mengatakan bahwa dalam kasus apa pun hanya akan mempengaruhi "jumlah sangat kecil" anak perempuan.

Hampir semua anggota parlemen oposisi menentang langkah tersebut, dengan beberapa menuduh pemerintah berfokus pada mengumpulkan berita utama yang positif daripada kesejahteraan anak.

Pemerintah mengakui bahwa undang-undang tersebut kemungkinan akan ditentang di pengadilan konstitusi Austria, baik dengan alasan diskriminasi agama atau karena undang-undang serupa yang mempengaruhi sekolah biasanya disahkan dengan mayoritas dua pertiga anggota parlemen.

OeVP dan FPOe membentuk sebuah koalisi pada akhir 2017 setelah pemilihan umum di mana kedua belah pihak mengambil sikap anti-imigrasi yang keras dan memperingatkan akan bahaya yang disebut "masyarakat paralel". (st/TNA)