View Full Version
Kamis, 11 Jul 2019

Pejabat PBB: Dunia harus Putus Hubungan Ekonomi, Politik dan Budaya dengan Israel

NEW YORK (voa-islam.com) - Seorang penyelidik PBB sedang menyusun serangkaian langkah yang dapat dilakukan komunitas internasional untuk mencegah Israel membangun lebih banyak permukiman di Tepi Barat yang diduduki dan segala upaya untuk secara resmi mencaplok wilayah Palestina.

Michael Lynk, seorang peneliti independen PBB, mengatakan Uni Eropa (UE) dan beberapa kekuatan dunia harus mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan ekonomi, politik dan budaya dengan Israel dalam mendukung pencarian Palestina untuk kenegaraan.

"Komunitas internasional harus melihat menu penanggulangan yang tersedia yang biasanya digunakan untuk berbagai negara yang melibatkan pelanggaran HAM berat dan harus memutuskan apa yang tepat untuk dipertimbangkan untuk digunakan sehubungan dengan Israel," kata Lynk kepada AlJazeera.

"Komunitas internasional benar-benar memegang banyak kartu dengan Israel, dan harus dikatakan kepada Israel: 'Keanggotaan atau hak istimewa Anda melalui perjanjian bilateral atau multilateral sehubungan dengan ekonomi Anda, hubungan politik dan budaya semua akan dipertanyakan dan diulas kecuali Anda menunjukkan upaya tulus untuk melepas dan membatalkan pekerjaan pembangunan permukiman."

Berlanjutnya ekspansi permukiman Israel di wilayah pendudukan merupakan rintangan bagi negara Palestina di masa depan. Palestina mengatakan perdamaian dengan Israel dapat dicapai jika mereka diberikan kendali atas Tepi Barat yang diduduki, Jalur Gaza serta Yerusalem Timur yang diduduki.

Lynk saat ini sedang dalam perjalanan selama seminggu untuk bertemu dengan para pejabat dan aktivis Israel dan Palestina di ibukota Yordania, Amman, guna melakukan penelitian untuk sebuah laporan yang akan ia sampaikan kepada Dewan HAM PBB yang bermarkas di Jenewa pada Oktober mendatang.

Lynk mengadakan pertemuan di Yordania karena, seperti pada kunjungan sebelumnya, ia tidak diberi akses oleh pejabat Israel.

Dia adalah pelapor khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina, yang berarti dia menyelidiki masalah ini dan menerbitkan laporan. Di masa lalu, kesimpulannya telah banyak dikritik oleh Amerika Serikat dan Israel.

Rekomendasi Lynk tidak mengikat secara hukum. Sementara permintaannya mungkin tampak terlalu ambisius, namun para aktivis Palestina dapat melihatnya sebagai alternatif yang berguna untuk proses perdamaian formal yang sebagian besar terhenti.[fq/voa-islam.com]


latestnews

View Full Version