Mesir Tahan Seorang Wanita Warga Negara AS atas Karena Kritik Presiden Al-Sisi

KAIRO, MESIR (voa-islam.com) - Penuntutan Keamanan Negara Tertinggi di Mesir telah memutuskan untuk memenjarakan seorang wanita Amerika asal Mesir, Reem Mohammad Al-Dessouki yang telah mengkritik rezim presiden Abdel Fattah Al-Sisi, selama 15 hari dengan tuduhan dibuat-buat yaitu bergabung dengan kelompok yang dilarang, Ikhwanul Muslimin (IM).

Menurut laporan surat kabar dan aktivis di situs web media sosial, Reem ditangkap pada saat kedatangannya di Bandara Internasional Kairo pada 7 Juli, datang dari Amerika Serikat bersama putranya Mustafa, 12 tahun, untuk menyelesaikan beberapa prosedur yang berkaitan dengannya.

Laporan dan aktivis mengatakan pemerintah Mesir terlibat dalam penyembunyian Reem secara paksa selama 7 hari sebelum akhirnya muncul di hadapan Penuntutan Keamanan Negara setelah ditahan dengan putranya di sebuah tempat di bandara yang tidak bisa untuk manusia selama 18 jam, tanpa memperhitungkan keadaan psikologis putranya.

Menurut aktivis hak asasi manusia Mesir, Reem dan putranya ditahan di Bandara Kairo dari jam 5 pagi sampai 11 malam tanpa penjelasan. Pihak berwenang menolak untuk mengizinkan anggota keluarga Reem untuk bertemu dengannya atau diyakinkan tentangnya sampai otoritas keamanan mengizinkan anak itu pergi dengan seorang anggota keluarga, dan memberitahukan kepadanya tentang penuntutan ibunya sebelum Penuntutan El-Nozha pada pagi berikutnya.

Pihak berwenang menghubungkan tuduhan yang diarahkan terhadap Reem karena mengkritik rezim Mesir dan Presiden Abdel Fattah El-Sisi di halaman Facebook pribadinya.

Di sisi lain, keluarga wanita yang dituduh memberi tahu kedutaan AS di Kairo untuk campur tangan kepada pihak berwenang, menuntut organisasi HAM lokal dan asing untuk "bergerak untuk membelanya" dan "segera berbicara dengan anggota Kongres dan Departemen Luar Negeri AS untuk cari tahu alasan sebenarnya di balik penahanannya. "

Sejak penggulingan oleh militer terhadap almarhum Muhammad Mursi, presiden sipil pertama yang dipilih secara demokratis di negara itu, pada 3 Juli 2013, rezim anti-kritik Mesir telah menuduh Ikhwanul Muslimin dan anggotanya “menghasut kekerasan dan terorisme.” Pemerintah pada Desember 2013 mengeluarkan sebuah resolusi untuk mempertimbangkan kelompok itu sebagai "teroris".

Sebaliknya, Ikhwanul Muslimin mengatakan pendekatannya "damai" sebagai protes terhadap penggulingan Mursi. (st/MeMo)