Kabinet Malaysia akan Bahas Status Penduduk Tetap Zakir Naik

KUALA LUMPUR (voa-islam.com) - Kabinet Malaysia akan membahas status permanen resident pendakwah Muslim India Zakir Naik pada hari Rabu ini, kata seorang menteri yang meyakini Naik harus kembali ke India untuk menghadapi tuduhan pencucian uang dan ujaran kebencian.

Naik, yang telah tinggal di Malaysia selama sekitar tiga tahun, mendapat kecaman atas komentarnya baru-baru ini yang menyatakan bahwa umat Hindu di negara Asia Tenggara memiliki "hak 100 kali lebih banyak" daripada minoritas Muslim di India, dan bahwa mereka kadang-kadang percaya pada pemerintah India lebih dari yang Malaysia.

Ras dan agama adalah masalah sensitif di Malaysia, di mana Muslim membentuk sekitar 60 persen dari 32 juta penduduknya. Sisanya kebanyakan etnis Cina dan India, yang sebagian besar adalah Hindu.

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Kulasegaran mengatakan komentar Naik bisa ditujukan untuk menciptakan celah di negara multiras sehingga ia bisa memenangkan hati umat Islam.

Dia mengatakan Naik tidak pantas mendapatkan status sebagai penduduk tetap dan masalah itu akan dibahas oleh kabinet, yang bertemu pada hari Rabu ini.

Naik, yang berulang kali menolak tuduhan terhadapnya di India, membantah tuduhan yang dibuat oleh Kulasegaran dan lainnya di Malaysia.

"Pujian saya kepada pemerintah Malaysia untuk perlakuan Islam dan adil terhadap minoritas Hindu yang saat ini sedang diputarbalikkan dan salah kutip media untuk memenuhi keuntungan politik dan menciptakan keretakan komunal," katanya dalam sebuah pernyataan kepada wartawan, Rabu ini.

Kantor berita negara Malaysia, Bernama mengutip Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang mengatakan pada hari Selasa malam bahwa Naik tidak dapat dikirim kembali ke India karena khawatir akan dibunuh di sana.

"Jika ada negara lain yang ingin memilikinya, mereka dipersilakan," katanya, menurut Bernama.

Asosiasi Patriot Nasional, sekelompok veteran militer dan polisi Malaysia, juga mengecam komentar Naik, mengatakan bahwa banyak etnis India di Malaysia telah bertugas di pasukan keamanan negara itu.

India melarang Yayasan Penelitian Islam Naik pada akhir 2016, menuduhnya mendorong dan membantu para pengikutnya untuk mempromosikan atau mencoba untuk mempromosikan perasaan permusuhan, kebencian atau niat buruk antar berbagai komunitas dan kelompok agama yang berbeda.[reuters/fq/voa-islam.com]