Pakistan Kecam Langkah India Terkait Daftar Kewarganegaraan di Negara Bagian Assam

ISLAMABAD (voa-islam.com) - Perdana menteri Pakistan pada hari Ahad kemarin mengkritik penanganan pemerintah India terhadap daftar kewarganegaraan di negara bagian Assam di timur laut negara itu, menyebutnya sebagai bagian dari upaya kekerasan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa untuk melakukan "pembersihan etnis" terhadap Muslim lokal.

Ideologi BJP ini melihat umat Hindu lebih unggul dari semua kelompok lain di India, kata Imran Khan kepada Masyarakat Islam Amerika Utara, menyapa pertemuan mereka di kota AS di Houston melalui konferensi video, yang dilaporkan Radio Pakistan milik pemerintah.

"Saat ini 1,90 juta Muslim Assam berada di ambang kehilangan kewarganegaraan India mereka, yang merupakan ideologi yang sama yang menempatkan sekitar 9 juta Muslim di bawah jam malam selama 28 hari di Kashmir," kata Khan, merujuk pada tindakan keras dan perubahan konstitusi bulan lalu di wilayah Jammu dan Kashmir.

Dia menambahkan bahwa filosofi yang sama menyebabkan pembantaian terhadap umat Islam di negara bagian Gujarat di India dan hukuman mati tanpa pengadilan atas orang-orang Muslim karena menyembelih sapi dan makan daging sapi.

"Laporan-laporan di media India dan internasional tentang pembersihan etnis Muslim oleh pemerintah Modi harus mengirim tanda bahaya di seluruh dunia bahwa pencaplokan ilegal Kashmir adalah bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk menargetkan Muslim," ujar Khan pada hari Sabtu dalam twitnya setelah status kewarganegaraan Assam dikeluarkan .

Pada hari Sabtu, pihak berwenang di negara bagian Assam, India timur laut, menerbitkan daftar akhir Registrasi Nasional Warga Negara (NRC), yang menyebabkan sekitar 1,9 juta orang di negara bagian itu.

Daftar NRC unik untuk Assam. Ini pertama kali ditabulasi pada tahun 1951, empat tahun setelah kemerdekaan dari kekuasaan Inggris, untuk membedakan warga negara India dari para migran ilegal dari perbatasan Bangladesh, yang saat itu merupakan bagian dari Pakistan.

Pada 2015, pemerintah mulai memperbarui daftar. Daftar baru itu hanya mencakup orang-orang atau keturunan mereka yang memasuki India sebelum tengah malam 24 Maret 1971, sehari sebelum Bangladesh memulai gerakan kemerdekaannya. Draf pertama dari daftar yang diterbitkan tahun lalu meninggalkan 4 juta orang.

Sebagian besar orang yang dikeluarkan dari daftar adalah Muslim, menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa mereka menjadi sasaran tidak adil oleh pemerintah.[anadolu/fq/voa-islam.com]