Haniyeh: Israel Berencana Ciptakan Keretakan dan Perpecahan di Antara Orang Palestina

JALUR GAZA, PALESTINA (voa-islam.com) - Seorang pemimpin senior gerakan perlawanan Hamas telah memperingatkan bahwa rezim Israel merencanakan untuk menciptakan keretakan dan perpecahan di antara orang-orang dan kelompok-kelompok Palestina setelah ledakan baru-baru ini di Jalur Gaza yang dikepung.

Ismail Haniyeh, kepala Biro Politik Hamas, membuat pernyataan pada hari Senin (2/9/2019) ketika ia mengomentari serangan bom yang menewaskan tiga petugas polisi di daerah kantong pantai itu minggu lalu.

Haniyeh menuduh Israel berada di balik ledakan di wilayah yang dikepung itu dan mengatakan tidak ada ruang untuk ekstremisme di Palestina.

Dia lebih lanjut mencatat bahwa rezim Tel Aviv sedang mencari celah di antara orang-orang Palestina dan kelompok-kelompok perlawanan Palestina untuk mengalihkan mereka dari prioritas utama mereka.

Pejabat senior Palestina itu mengatakan Israel setelah mendapatkan manfaat dari rasa tidak aman di Gaza untuk berkembang dalam pemilihan mendatang.

Orang Palestina telah mengadakan demonstrasi mingguan di sepanjang perbatasan Gaza untuk memprotes pengepungan di daerah kantong itu dan menuntut hak bagi para pengungsi untuk kembali ke rumah mereka yang terpaksa mereka tinggalkan selama penciptaan Israel tahun 1948.

Lebih dari 270 warga Palestina telah terbunuh oleh pasukan Israel sejak demonstrasi anti-pendudukan dimulai di Gaza pada 30 Maret 2018. Lebih dari 16.000 warga Palestina juga menderita luka-luka.

Bentrokan Gaza mencapai puncaknya pada 14 Mei 2018, menjelang peringatan 70 tahun Hari Nakba (Hari Bencana), yang bertepatan dengan keputusan AS untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem Timur yang diduduki al-Quds.

Pada 13 Juni 2018, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi, yang disponsori oleh Turki dan Aljazair, yang mengutuk Israel atas kematian warga sipil Palestina di Gaza.

Resolusi itu, yang telah diajukan atas nama negara-negara Arab dan Muslim, memperoleh suara terbanyak dari 120 suara dalam majelis yang beranggotakan 193 orang, dengan delapan suara menentang dan 45 abstain.

Resolusi itu meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membuat proposal dalam waktu 60 hari “tentang cara dan sarana untuk memastikan keselamatan, perlindungan, dan kesejahteraan populasi sipil Palestina di bawah pendudukan Israel,” termasuk “rekomendasi mengenai mekanisme perlindungan internasional. ”

Ia juga menyerukan "langkah-langkah segera untuk mengakhiri penutupan dan pembatasan yang diberlakukan oleh Israel pada pergerakan dan akses masuk dan keluar dari Jalur Gaza." (st/ptv)