Israel Setujui Pembangunan 2.342 Rumah Pemukim Yahudi di Tepi Barat yang Diduduki

TEPI BARAT, PALESTINA (voa-islam.com) - Zionis Israel telah menyetujui pembangunan 2.342 rumah pemukim ilegal Yahudi di Tepi Barat yang diduduki, kata pengawas pemukiman Peace Now, Kamis (31/10/2019).
Dikatakan keputusan itu diambil pada 10 Oktober dan bahwa 59 persen rumah baru akan didirikan di "permukiman yang kemungkinan Israel akan evakuasi di bawah perjanjian damai" dengan Palestina.

Namun Perdana Menteri Israel Netanyahu telah menyatakan keinginannya untuk mencaplok permukiman Tepi Barat sebagai bagian dari janji pemilihan sayap kanannya.

Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman, juga menegaskan bahwa rencana perdamaian Gedung Putih untuk wilayah itu tidak akan melibatkan evakuasi setiap pemukim.

Menurut Peace Now, yang secara dekat memonitor pembangunan permukiman Israel, rencana untuk 8.337 unit perumahan di permukiman telah disetujui sejak awal tahun.

Dikatakan ini mewakili peningkatan hampir 50 persen dibandingkan dengan 2018 ketika rencana untuk 5.618 unit rumah disetujui.

"Ini membawa jumlah rata-rata unit rumah yang disetujui dalam tiga tahun sejak Presiden Trump terpilih, menjadi 6.899 unit rumah, hampir dua kali rata-rata dalam tiga tahun sebelumnya," kata LSM tersebut.

Semua permukiman dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional dan dibangun di atas tanah yang dilihat Palestina sebagai bagian dari negara masa depan mereka, tetapi Israel membedakan antara yang telah disetujui dan yang tidak.

Peace Now mengatakan bahwa pembangunan permukiman telah meningkat di bawah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang berjuang untuk kelangsungan politiknya setelah gagal membentuk pemerintah koalisi setelah pemilihan September.

"Netanyahu terus menyabotase kemungkinan perjanjian politik dengan Palestina dengan mempromosikan lebih banyak pembangunan permukiman di Tepi Barat, termasuk di tempat-tempat di mana Israel mungkin harus mengungsi sebagai bagian dari perjanjian di masa depan," kata Peace Now.

Termasuk dalam 2.342 unit rumah baru adalah 182 yang akan dibangun di Mevoot Yericho, bekas pos di dekat Jericho yang dilegalkan pemerintah Netanyahu sebelum pemilihan bulan September, kata Peace Now.

Memperbaiki pembangunan rumah-rumah permukiman "adalah satu lagi langkah berbahaya bagi Israel dan Palestina, yang dipimpin oleh seorang perdana menteri sementara yang publik tidak percaya pada kebijakannya.

"Pemerintah selanjutnya harus membekukan pengembangan permukiman dan berusaha untuk segera memulai kembali perundingan dengan Palestina tanpa prasyarat dan untuk mengakhiri konflik berdarah berdasarkan prinsip dua negara untuk dua orang," tambah Peace Now.

Presiden Israel Reuven Rivlin telah menugaskan mantan kepala militer Benny Gantz untuk membentuk pemerintahan setelah Netanyahu gagal membentuk koalisi untuk kedua kalinya tahun ini.

Sekitar 600.000 pemukim ilegal Yahudi Israel tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang dicaplok Israel di antara 2,9 juta warga Palestina.

Dalam langkah yang jarang terjadi, pemerintah Israel menyetujui pembangunan 700 rumah baru untuk Palestina pada Agustus, yang diduga sebagai konsesi ke Gedung Putih sebelum rencana perdamaian yang telah lama ditunggu-tunggu.

Namun angka itu jauh dari jumlah rumah baru lebih dari sepuluh kali lipat yang disetujui untuk pemukim Israel pada tahun 2019 saja.

Israel jarang memberikan izin bagi orang Palestina untuk membangun rumah di Area C, yang merupakan 61 persen dari Tepi Barat dan tempat sebagian besar pemukiman dibangun.

Sebaliknya, sejumlah rumah Palestina telah dihancurkan di Yerusalem Timur yang diduduki, menurut kelompok HAM Israel B'Tselem.

Kelompok itu menghitung 140 penghancuran tahun ini, meninggalkan 238 warga Palestina yang kehilangan tempat tinggal, angka tertinggi sejak pencatatan dimulai pada tahun 2004. (TNA)