Ibukota Norwegia, Oslo, Larang Barang dan Jasa Produksi Pemukiman Ilegal Israel

OSLO, NORWEGIA (voa-islam.com) - Ibukota Norwegia, Oslo, telah melarang layanan barang dan jasa Israel dari kontrak publik dalam apa yang disebut-sebut sebagai kemenangan lain bagi gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) tanpa kekerasan.

Dalam rencana 2019-2023 mereka, partai-partai Kiri, Hijau, dan Buruh Sosialis Norwegia membuat komitmen untuk memastikan bahwa pengadaan publik tidak termasuk "barang dan jasa yang diproduksi di wilayah yang dilanggar oleh hukum internasional oleh perusahaan yang beroperasi di bawah izin kekuasaan pendudukan."

Dewan Kota yang baru dibentuk di kota Norwegia itu telah menjadi munisipalitas keenam di Norwegia yang mematuhi BDS.

"Orang-orang Palestina, yang harus berurusan dengan pendudukan ilegal wilayah mereka setiap hari, pantas mendapat perhatian dan dukungan internasional," kata Sunniva Eidsvoll, pemimpin Partai Sosialis Kiri (SV) bab Oslo dan Dewan Kota Oslo SV. kelompok.

"Ini adalah tanggung jawab global bersama untuk membantu memastikan bahwa hak asasi manusia dan hukum internasional tidak dilanggar. Saya bangga bahwa Dewan Kota Oslo sekarang mengambil langkah-langkah untuk mencegah barang dan jasa yang dibeli oleh kota dari mendukung pendudukan ilegal di Palestina atau lainnya wilayah, "tambahnya.

Dia mengatakan "Partai Kiri Sosialis Norwegia telah menjadi pendukung lama gerakan BDS".

Komite Boikot, Divestasi dan Sanksi, terdiri atas lebih dari 170 organisasi masyarakat sipil Palestina, serikat pekerja, dan kelompok budaya dan hak asasi manusia - termasuk semua partai politik utama, serikat dagang dan serikat akademik - mengeluarkan seruan resmi untuk boikot pada 2005.

Gerakan BDS tanpa kekerasan mengatakan itu terinspirasi oleh kampanye yang menargetkan rezim apartheid Afrika Selatan dan berusaha untuk mengakhiri pendudukan brutal Israel di Tepi Barat.

Israel melihat gerakan itu sebagai ancaman strategis dan menuduhnya anti-Semitisme - sebuah klaim yang ditolak oleh aktivis, menyebutnya sebagai upaya untuk mendiskreditkan mereka.

Tetapi BDS, yang menganut perlawanan damai, bertujuan untuk menekan Israel agar mematuhi hukum internasional dan hak asasi manusia dengan melobi berbagai negara, lembaga dan persona untuk memahami penindasannya terhadap Palestina dan mengambil tindakan sebagai hasilnya.

Gerakan damai beroperasi dengan menekan perusahaan, artis, dan lembaga akademis untuk memutuskan hubungan dengan Israel dengan para pendukung mengatakan kegiatannya bertujuan mempromosikan negara Palestina. (TNA)