Parlemen Turki Setujui Penyebaran Pasukan Militer ke Libya

ANKARA, TURKI (voa-islam.com) - Parlemen Turki pada hari Kamis (2/1/2020) mengesahkan undang-undang yang menyetujui penempatan militer ke Libya, yang bertujuan menopang pemerintah yang didukung PBB di Tripoli.

Anggota parlemen Turki memberikan suara 325-184 pada sesi darurat mendukung mandat satu tahun yang memungkinkan pemerintah untuk mengirim pasukan.

"Libya yang pemerintah sah nya berada di bawah ancaman yang dapat menyebarkan ketidakstabilan ke Turki," kata legislator partai berkuasa Ismet Yilmaz dalam pembelaan terhadap mosi tersebut.

"Mereka yang menghindar dari mengambil langkah dengan alasan bahwa ada risiko akan melemparkan anak-anak kita ke bahaya yang lebih besar".

Tidak ada rincian yang diberikan pada skala penyebaran potensial, dan Wakil Presiden Fuat Oktay mengatakan kepada kantor berita pemerintah Anadolu pada hari Rabu bahwa belum ada tanggal yang ditetapkan.

"Kami siap. Angkatan bersenjata kami dan kementerian pertahanan kami siap," katanya, seraya menambahkan bahwa persetujuan parlemen akan berlaku selama satu tahun.

Dia menggambarkan gerakan parlemen sebagai "sinyal politik" yang bertujuan untuk menghalangi pasukan Haftar.

"Setelah itu berlalu, jika pihak lain mengubah sikapnya dan berkata, 'Oke, kita mundur, kita mengabaikan ofensif kita,' lalu untuk apa kita pergi ke sana?"

Pekan lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengirim mosi ke parlemen untuk menyetujui penempatan militer dalam mendukung pemerintah yang didukung PBB.

Pemerintah Libya yang berbasis di Tripoli, Fayez al-Sarraj telah menghadapi serangan oleh pemerintah saingan yang ilegal dan komandan yang bermarkas di timur, Jenderal Khalifa Hafter dalam pertempuran yang telah mengancam akan menjerumuskan Libya ke dalam kekerasan yang menyaingi konflik 2011 yang menggulingkan dan membunuh diktator lama. Muammar Gaddafi.

Erdogan mengatakan bulan lalu bahwa Sarraj meminta penempatan pasukan Turki, setelah ia dan Sarraj menandatangani perjanjian militer yang memungkinkan Ankara untuk mengirim para pakar dan personil militer ke Libya.

Kesepakatan itu, bersama dengan perjanjian terpisah tentang batas-batas laut antara Turki dan Libya, telah menimbulkan kemarahan di seluruh wilayah dan di luarnya.

Rincian penyebaran Turki belum diungkapkan.

Ankara mengatakan penyebaran itu penting bagi Turki untuk melindungi kepentingan mereka di Libya dan di Mediterania timur, di mana Ankara menemukan dirinya semakin terisolasi ketika Yunani, Siprus, Mesir dan Israel telah membentuk zona ekonomi eksklusif yang membuka jalan untuk eksplorasi minyak dan gas.

Partai oposisi utama Turki telah mengkritik pemungutan suara itu dan berpendapat pengiriman pasukan akan melibatkan Turki dalam konflik lain dan menjadikannya sebagai pihak dalam "penumpahan darah Muslim." Ia meminta pemerintah Erdogan untuk mencari solusi diplomatik di Libya sebagai gantinya.

Pertempuran di sekitar Tripoli meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah Hafter menyatakan pertempuran "final" dan menentukan untuk merebut ibukota.

Dia mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab dan Mesir, serta Prancis dan Rusia, sementara pemerintah yang berbasis di Tripoli menerima bantuan dari Turki, Qatar dan Italia.

Libya telah terperosok dalam konflik sejak pemberontakan yang menjatuhkan dan membunuh diktator Muammar Khadafi pada 2011, dengan pemerintahan saingan di timur dan barat bersaing untuk mendapatkan kekuasaan.

Pada bulan April, orang kuat militer Khalifa Haftar, yang berbasis di timur, melancarkan serangan untuk merebut ibu kota Tripoli dari Pemerintah Kesepakatan Nasional yang diakui PBB.

Pada November, Ankara menandatangani perjanjian kerja sama keamanan dan militer dengan GNA dan juga menandatangani perjanjian yurisdiksi maritim dengan pemerintah Tripoli.

Berbicara kepada harian Prancis Le Monde, utusan PBB mengatakan perjanjian yang ditandatangani antara Ankara dan GNA merupakan "eskalasi konflik yang jelas" di Libya.

Dia juga menyesalkan apa yang disebutnya "internasionalisasi konflik", yang semakin dalam tahun ini, menarik sejumlah besar kekuatan dan kekuatan eksternal.

"Kami telah melihat tentara bayaran dari beberapa negara, termasuk Rusia, tiba (di Libya) untuk mendukung pasukan Haftar di Tripoli," katanya. (TNA)