Dewan Syura Saudi Tolak Usulan Reformasi yang Akan Memaksa Suami Berterus Terang Miliki Banyak Istri

RIYADH, ARAB SAUDI (voa-islam.com) - Dewan Syura Arab Saudi telah menolak usulan reformasi yang akan memaksa laki-laki Saudi untuk berterus terang memiliki banyak istri dan melucuti hak laki-laki untuk melarang saudara perempuan mereka dari bepergian ke luar negeri.

Dewan Syura, yang merupakan badan penasehat resmi kerajaan tetapi tanpa kekuatan legislatif nyata, menunda sejumlah rekomendasi untuk kementerian kehakiman, Al Madina melaporkan pada hari Rabu (24/6/2020).

Salah satu rekomendasi itu menuntut mekanisme dibentuk di pengadilan untuk memastikan perempuan mengetahui jika suaminya sudah menikah.

Kecenderungan poligami - menikahi lebih dari satu istri - telah relatif umum di kerajaan itu, tetapi media lokal menyatakan konsep ini menjadi semakin tidak populer di kalangan wanita Saudi.

Dengan perceraian di negara Teluk meningkat 30 persen selama krisis virus Corona, media lokal mengaitkan kenaikan itu dengan wanita Saudi yang menemukan selama karantina bahwa suami mereka diam-diam menikahi istri kedua.

Dewan juga menunda rekomendasi yang mengharuskan kementerian kehakiman menolak kasus ketidakhadiran terhadap perempuan di atas usia 21 tahun.

Putusan ini tampaknya menjunjung tinggi kemampuan laki-laki Saudi untuk mengajukan gugatan ketidakhadiran terhadap saudara perempuan mereka dan bertentangan dengan reformasi yang banyak dipuji yang memungkinkan perempuan untuk bepergian ke luar negeri tanpa izin dari wali laki-laki.

Reformasi yang diperkenalkan tahun lalu memungkinkan perempuan Saudi di atas usia 21 untuk bepergian ke luar negeri, secara teori, tanpa wali laki-laki.
Dewan Syura Arab Saudi juga menolak proposal yang diajukan oleh anggota dewan perempuan pada akhir Mei yang akan memungkinkan perempuan untuk melakukan pernikahan mereka tanpa memerlukan izin dari wali laki-laki.

Proposal Eqbal Darandari meminta kementerian kehakiman untuk bekerja dengan Dewan Kehakiman Agung untuk mengubah undang-undang yang diperlukan yang akan memungkinkan perempuan dewasa menikahi pasangannya tanpa seizin kerabat laki-laki, menurut sebuah laporan oleh Al Riyadh,.

Dewan menolak proposal tersebut, mengatakan kehadiran wali pria adalah syarat utama untuk melangsungkan pernikahan.

Perempuan Saudi diwajibkan oleh hukum untuk memiliki wali laki-laki, seringkali ayah, suami atau saudara lelaki, yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang penting bagi hasil kehidupan mereka.

Seorang wanita Saudi tidak diizinkan untuk mengatur pernikahannya tanpa persetujuan dari wali yang ditugaskan.

Arab Saudi baru-baru ini memperkenalkan reformasi sosial, mengizinkan konser dan bioskop, yang pernah dilarang. Meskipun langkah-langkah ini telah membantu membuka masyarakat yang dikendalikan secara kaku, mereka juga termotivasi oleh keinginan untuk membangun industri yang menghasilkan pendapatan baru, kata para analis.

Perempuan Saudi juga akhirnya diberikan hak untuk mengemudi pada tahun 2018, bersama dengan reformasi lainnya yang dipublikasikan yang dimaksudkan untuk mempromosikan citra Putra Mahkota Mohammed bin Salman sebagai seorang pembaru.

Namun langkah-langkah itu telah dikritik oleh organisasi-organisasi hak asasi dan kritik terhadap rezim Saudi, yang mengatakan reformasi itu adalah tabir asap yang dimaksudkan untuk menutupi laporan-laporan tentang pelanggaran HAM yang terus-menerus.

Para kritikus juga mengatakan reformasi dirancang untuk memfasilitasi investasi dan pariwisata asing di negara itu ketika Putra Mahkota Mohammad bin Salman berupaya untuk menghilangkan ketergantungan minyak oleh kerajaan. (TNA)